Gelar Aksi Unjuk Rasa, Massa Minta Agar Kades Tongko Dicopot

SIBERSULTRA.com, Sulteng – Warga Desa Tongko, Kabupaten Poso, Sulawesi tengah (Sulteng) menggelar aksi unjuk rasa. Massa aksi meminta kepada Bupati agar kepala Desa Tongko inisial TT dicopot dari jabatannya,

Kades Tongko diduga melakukan korupsi. Warga desa setempat mulai curiga dengan berbagai kejanggalan dalam pengelolaan Dana Desa. Pasalnya, kecurigaan itu semakin kuat setelah muncul beberapa bukti yang menguatkan.

Adapun bukti-bukti itu diantaranya, tidak terbayarnya gaji para pendeta dan imam, gaji aparatur Desa, dan lainnya yang di anggarkan ke dalam ADD, tidak terbaginya Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap 4. Masyarakat Desa Tongko telah mengumpulkan sejumlah bukti yang menguatkan dugaan korupsi oleh yang dilakukan Kades Tongko.

Selanjutnya, Pada proyek jamban Sehat yang di anggarkan di dalam APBDes Tahun anggaran 2023 sebanyak 22 unit Dan yang terealisasikan hanya kurang lebih 5 unit. Selain itu, kualitas pekerjaan juga tidak sesuai dengan spesifikasi sesuai anggaran yang ada di APBDes tahun anggaran 2023.

Serta Dana Desa yang diperuntukkan untuk bantuan sosial diduga diselewengkan. Buktinya, beberapa warga yang seharusnya menerima bantuan tidak menerimanya Dengan Pengakuan dari para korban penerima BLT tahap 4.

Para Aparatur Desa, BPD, dan Linmas tidak di hargai Kinerjanya dengan tidak terbayarnya Gaji mereka dari Bulan September 2023 Hingga saat ini 22 Mei 2024, Dengan bukti Pengakuan dari Ketua BPD Desa Tongko, dan beberapa Aparatur Desa yang melakukan mogok kerja.

Kepala desa Tongko diduga melakukan nepotisme dalam mempekerjakan perangkat desa. Buktinya, beberapa perangkat desa yang dipekerjakan adalah keluarga atau kerabat dekat kepala desa.

Dalam aksi tersebut, pada, Rabu (22/5/24) , Masyarakat Desa Tongko menyampaikan tuntutan kepada lembaga terkait, meminta agar Kepala Desa Tongko dicopot dari jabatannya. Dan Kades harus lakukan pengembalian atas kerugian negara akibat di korupsi.

Kemudian, Penegakan hukum terhadap kepala desa Tongko dan pihak-pihak yang terlibat. Meminta Bupati Poso untuk segera menurunkan PJS Guna Berjalannya Roda pemerintahan di Desa Tongko.