10 Paket Pekerjaan Dinas PUPR Konut Terdapat Kekurangan Volume, Dugaan Kerugian Negara Capai Rp1.5 Miliar

Konawe Utara – Sibersultra.com

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) pada tahun 2023 mengalokasikan anggaran Belanja Modal untuk sektor Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp470 miliar, dengan realisasi mencapai Rp403 miliar atau 85,81 persen dari anggaran yang ditetapkan.

Namun, hasil pemeriksaan terhadap sepuluh paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Konut menunjukkan adanya kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp1,5 miliar.

Kekurangan volume tersebut teridentifikasi pada proyek-proyek berikut:

1. Peningkatan Jalan Aspal Punggomosi – Anggolohipo: Kekurangan volume senilai Rp147 juta.

2. Peningkatan Jalan Aspal Wanggudu – Wanggudu Raya: Kekurangan volume senilai Rp92 juta.

3. Peningkatan Jalan Aspal Ruas Wanggudu – Laronanga: Kekurangan volume senilai Rp203 juta.

4. Pembangunan Jembatan Desa Taipa: Kekurangan volume senilai Rp15 juta.

5. Peningkatan Jalan Aspal Ruas Mataiwoi – Mataiwoi (DAK): Kekurangan volume senilai Rp194 juta.

6. Pembangunan Jembatan Desa Labungga: Kekurangan volume senilai Rp27 juta.

7. Peningkatan Jalan Aspal Jaring Jalan Kecamatan Lasolo 2 (Konsolidasi): Kekurangan volume senilai Rp225 juta.

8.Peningkatan Jalan Aspal Jaring Jalan Kecamatan Lasolo 1 (Konsolidasi): Kekurangan volume senilai Rp60 juta.

9. Peningkatan Jalan Aspal Ruas Sawa – Sawa 1 (DAK): Kekurangan volume senilai Rp504 juta.

10. Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Pariama – Watu: Kekurangan volume senilai Rp58 juta.

Pemeriksaan ini melibatkan dokumen kontrak, dokumen pembayaran, serta verifikasi fisik lapangan yang dilakukan bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), personel Inspektorat, penyedia jasa, dan konsultan pengawas.

Kekurangan volume pekerjaan ini perlu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan anggaran yang telah disepakati, serta untuk mencegah potensi kerugian negara lebih lanjut.

Hingga berita ini diterbitkan, media ini belum bisa menghubungi Kepala Dinas PUPR Konawe Utara Untuk dimintai tanggapanya.

Dampak kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp1,5 miliar. Kasus ini tentunya akan menjadi perhatian serius, mengingat kerugian negara yang signifikan.

Media memegang peran yang sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam kasus semacam ini. Dengan terus mengawal kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Konawe Utara dan memberikan informasi yang jelas kepada publik.

Media tidak hanya membantu mengedukasi masyarakat, tetapi juga menekan pihak-pihak terkait untuk mengambil tindakan yang sesuai.

Apabila kasus ini sampai ke Kejaksaan Tinggi Sultra dan Polda Sultra, maka media ini akan mengawal untuk memastikan bahwa penyelidikan dan proses hukum berjalan dengan benar tanpa ada intervensi yang dapat merugikan kepentingan publik.

Bupati Konawe Utara yang baru diharapkan agar segera mengambil langkah kongkrit terkait persoalan 10 paket pekerjaan tersebut, dan segera mengevaluasi kinerja kadis PUPR Konawe utara.

Tentu, harapan terhadap Bupati Konawe Utara yang baru untuk segera mengambil langkah konkrit sangat relevan dalam situasi ini. Mengingat adanya dugaan korupsi yang berpotensi merugikan negara.

Penting bagi Bupati untuk bertindak tegas demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa proses pembangunan berjalan dengan baik dan transparan.

Bupati harus mengambil langkah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap 10 paket pekerjaan yang bermasalah, serta memeriksa lebih lanjut apakah ada indikasi penyalahgunaan anggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek.

Selain itu, evaluasi terhadap kinerja Kadis PUPR Konawe Utara juga sangat penting untuk memastikan bahwa pejabat terkait bertanggung jawab dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

Keputusan yang cepat dan tegas dari Bupati akan menunjukkan komitmen untuk menuntaskan masalah ini, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan daerah yang lebih baik dan bersih dari praktik korupsi.

Laporan: Redaksi