BAUBAU – SIBERSULTRA.com

Pernyataan Wakil Wali Kota Baubau, Wa Ode Hamsinah Bolu, dalam forum sosialisasi pengendalian gratifikasi pada Selasa, 2 Desember 2025, memicu gelombang kritik dari aktivis mahasiswa dan masyarakat sipil.

Ucapan yang dinilai meremehkan demonstrasi dan aspirasi publik itu dianggap sebagai bentuk sikap otoriter dan antidemokrasi.

Dalam forum tersebut, Wa Ode Hamsinah Bolu diduga mengeluarkan beberapa pernyataan yang dinilai problematik, di antaranya:

  • Meminta kepolisian mempertimbangkan kembali pemberian izin demonstrasi.
  • Menganggap demo yang tidak berkaitan dengan Pemkot Baubau “salah alamat” jika digelar di Kantor Wali Kota.
  • Memberi peringatan soal potensi pidana bagi aksi demonstrasi yang disertai pembakaran ban.
  • Mengancam untuk melaporkan balik demonstran apabila tuduhan yang disampaikan tidak berdasar.

Pernyataan-pernyataan ini, menurut para aktivis, menunjukkan sikap pemerintah kota yang tidak memahami esensi demokrasi dan hak asasi manusia.

Aktivis Kota Baubau, La Ode Saliadin, mengecam keras pernyataan tersebut saat diwawancarai pada Rabu (3/12/2025).

Ia menyebut bahwa pembatasan izin unjuk rasa merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak konstitusional warga.

“Ini adalah upaya membungkam suara kritis dan mempertahankan status quo yang hanya menguntungkan segelintir elit penguasa,” ujarnya.

”MTQ

Saliadin juga menilai pernyataan Wakil Wali Kota yang menyebut demo di Kantor Wali Kota sebagai aksi yang “salah alamat” adalah bentuk pelecehan terhadap aspirasi mahasiswa dan masyarakat.

“Pemerintah kota adalah tempat pertama untuk menyampaikan keluhan. Bukan malah menghindar dan melempar tanggung jawab,” tegasnya.

Ia juga mengkritik ancaman pelaporan balik kepada demonstran, yang menurutnya merupakan taktik intimidasi terhadap gerakan mahasiswa.

“Ini upaya menciptakan iklim ketakutan dan membungkam suara yang berbeda,” sambungnya.

Menurutnya, penekanan terhadap potensi tindakan anarkis juga merupakan cara untuk mendiskreditkan gerakan sosial dan mengalihkan perhatian dari masalah utama yang disuarakan dalam aksi.

Dengan nada tegas, Saliadin mengatakan bahwa pernyataan Wakil Wali Kota Baubau mencerminkan hilangnya empati dan akal sehat pemerintah kota.

“Kami mengutuk keras pernyataan tersebut dan menuntut Wakil Wali Kota untuk meminta maaf kepada masyarakat Baubau,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya tidak akan berhenti memperjuangkan keadilan dan tetap akan turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi rakyat, meski menghadapi tekanan dari penguasa.

“Kami tidak takut! Kami akan terus melawan,” tutupnya.

Laporan: Redaksi.

Berkomentarlah dengan baik dan bijak menggunakan facebook