Misteri Pembangunan Dapur MBG di Butur: Diduga Berjalan Tanpa Survei Kelayakan, Transparansi Dipertanyakan

BUTON UTARA – SIBERSULTRA.com

Pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu lokasi di Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara (Butur) kembali menuai sorotan.

Proyek yang disebut-sebut sebagai bagian dari program strategis nasional tersebut memunculkan berbagai pertanyaan publik setelah ditemukan sejumlah kejanggalan di lapangan.

Mulai dari tidak adanya papan informasi proyek hingga dugaan belum dilakukannya survei dan verifikasi kelayakan lokasi sebelum pembangunan dimulai.

Pantauan di lokasi menunjukkan tidak ditemukan papan informasi maupun identitas kegiatan sebagaimana lazimnya sebuah pembangunan yang berkaitan dengan program pemerintah.

Kondisi ini memicu pertanyaan masyarakat mengenai legalitas, transparansi, serta mekanisme penetapan lokasi pembangunan dapur MBG tersebut.

Padahal, keberadaan papan informasi proyek merupakan salah satu bentuk keterbukaan kepada publik.

Melalui papan informasi, masyarakat dapat mengetahui siapa pelaksana kegiatan, sumber pendanaan, mitra yang terlibat, nilai investasi, hingga dasar penetapan lokasi pembangunan.

Ketiadaan informasi tersebut berpotensi menimbulkan spekulasi dan dugaan bahwa proses pembangunan berjalan tanpa pengawasan publik yang memadai.

Lebih jauh lagi, berdasarkan informasi yang diperoleh, pembangunan dapur MBG tersebut diduga telah berjalan sebelum dilakukan survei, verifikasi, dan penilaian kelayakan lokasi oleh tim yang berwenang dalam program MBG.

Jika informasi tersebut benar, maka kondisi ini menjadi persoalan serius yang patut mendapat perhatian semua pihak.

Pasalnya, survei dan uji kelayakan merupakan tahapan penting dalam menentukan apakah suatu lokasi layak dijadikan dapur MBG.

Proses tersebut tidak hanya menilai kondisi bangunan, tetapi juga memperhatikan aspek aksesibilitas, ketersediaan air bersih, sanitasi, keamanan pangan, jarak distribusi makanan, kapasitas pelayanan, hingga dampak terhadap penerima manfaat.

Membangun dapur sebelum adanya survei dan verifikasi resmi berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi serius. Salah satunya adalah risiko lokasi yang dipilih ternyata tidak memenuhi standar teknis yang ditetapkan.

Apabila hal itu terjadi, bangunan yang sudah berdiri bisa saja memerlukan renovasi tambahan, perubahan desain, bahkan berpotensi tidak dapat digunakan secara optimal setelah proses evaluasi dilakukan.

Dampak lainnya adalah potensi pemborosan investasi. Pembangunan yang dilakukan tanpa dasar kajian kelayakan berisiko menempatkan anggaran atau investasi pada lokasi yang belum tentu memenuhi kebutuhan program.

Akibatnya, bangunan yang telah dibangun dapat menjadi tidak efektif, sementara masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru dirugikan karena pelayanan program menjadi terhambat.

Selain itu, langkah membangun terlebih dahulu sebelum adanya penilaian resmi juga berpotensi menciptakan preseden buruk dalam pelaksanaan program pemerintah.

Jika tahapan administrasi dan teknis diabaikan, maka prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik dapat tercederai.

Program yang sejatinya bertujuan meningkatkan gizi masyarakat justru berisiko menimbulkan polemik akibat lemahnya transparansi dan kepatuhan terhadap prosedur.

Sejumlah pihak menilai bahwa setiap pembangunan yang mengatasnamakan program strategis nasional seharusnya mengedepankan prinsip keterbukaan sejak awal.

Masyarakat tidak hanya berhak mengetahui proses pembangunan, tetapi juga berhak mendapatkan kepastian bahwa lokasi yang dipilih telah melalui mekanisme penilaian yang objektif dan sesuai ketentuan.

Menanggapi sorotan tersebut, Bahtiar yang merupakan pemilik lahan sekaligus investor pembangunan dapur MBG mengakui bahwa papan informasi proyek memang belum terpasang di lokasi.

Menurutnya, papan informasi tersebut sudah dipesan dan saat ini masih berada di percetakan.

“Yang pasti papan informasinya secepatnya kami akan pasang,” kata Bahtiar saat ditemui di lokasi pekerjaan, Jumat (5/6/2026).

Meski demikian, penjelasan tersebut belum menjawab pertanyaan utama yang berkembang di tengah masyarakat terkait status survei, verifikasi, dan penetapan kelayakan lokasi sebelum pembangunan dimulai.

Karena itu, publik berharap pihak-pihak terkait, termasuk penyelenggara program dan instansi yang berwenang, dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai proses penetapan lokasi tersebut.

Transparansi dinilai menjadi kunci untuk menghindari munculnya kecurigaan serta memastikan bahwa pembangunan dapur MBG benar-benar dilaksanakan sesuai prosedur, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang menjadi target program.

Laporan: Redaksi.