Federasi SBISI Apresiasi Program Buruh Tanya Wamen 

MOROWALI – Sibersultra.com

Federasi Serikat Buruh Industri dan Serikat Independen (SBISI) menyampaikan apresiasi atas peluncuran kanal Buruh Tanya Wamen (BTW) oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Program ini dinilai menjadi sarana efektif bagi pekerja untuk melaporkan pelanggaran praktik ketenagakerjaan yang mengabaikan hak-hak buruh di seluruh Indonesia.

Ketua Umum Federasi SBISI, Rudin M, secara tegas mengingatkan seluruh pelaku usaha outsourcing, khususnya di Kawasan Industri PT. IMIP, agar mematuhi regulasi ketenagakerjaan.

Ia menyoroti kondisi buruh konstruksi di kawasan tersebut yang kerap dipekerjakan dengan sistem eksploitatif dan status sebagai Pekerja Harian Lepas (PHL), bekerja selama 9 jam per hari tanpa kejelasan perjanjian kerja maupun perlindungan hak-hak dasar.

“Eksploitasi terhadap buruh konstruksi telah menjadi praktik terstruktur dan berlangsung masif. Ironisnya, lemahnya pengawasan dari instansi pemerintah membuka ruang eksploitasi oleh pengusaha,” ujar Rudin kepada media ini, Sabtu (24/5/2025).

Federasi SBISI sangat prihatin dengan situasi yang di alami Buruh konstruksi di Kawasan PT. IMIP, Ruang kesejateraan mereka di renggut oleh kacung-kacung Kapitalisme Imperialisme. Adapun masalahnya antara lain:

1. Tidak adanya agreement Kerja (Perjanjian Kerja)

2. 9 Jam Kerja perhari tanpa over time

3. Upah Murah

4. Fasilitas kerja Minim

5. Jaminan Keselamatan Kerja minim

6. Tidak ada ID CARD

7. Telat Penggajian

8. Pemotongan siluman

Basis anggota Federasi SBISI tersebar di dalam mau pun diluar Kawasan PT. IMIP, Buruh konstruksi saat ini masih minim pengetahuan terhadap serikat pekerja turut memperparah situasi.

Oleh karena itu, SBISI terus melakukan konsolidasi dan perekrutan anggota serta memberikan edukasi mengenai hak-hak ketenagakerjaan.

“Kami percaya bahwa kesadaran kelas dan pemahaman yang baik terhadap aturan ketenagakerjaan adalah kunci untuk mengubah sistem eksploitatif menjadi sistem yang adil dan berpihak pada kesejahteraan buruh,” tegas Rudi.

Ketua Federasi SBISI juga menyatakan komitmennya untuk memanfaatkan kanal BTW secara maksimal sebagai jalur komunikasi langsung dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI, khususnya dalam menyuarakan persoalan buruh di Kabupaten Morowali.

Bagi Federasi SBISI, BTW adalah alternatif murah, cepat, dan strategis yang dapat digunakan oleh serikat pekerja, buruh, dan masyarakat dalam mengadukan persoalan ketenagakerjaan.

Laporan: Redaksi.