SIBERSULTRA.com, Kendari – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kendari Rasmin Jaya mendorong politik gagasan yang berbasis program dan visi misi jangka panjang pada pilkada 2024.
Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang edukasi politik yang baik dan benar kepada masyarakat. Agar masyarakat bisa lebih memahami program, gagasan, tred record dan rekam jejak masing-masing calon.
Tak hanya itu, dengan adanya politik gagasan bisa mendorong sektor pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang terus berkesinambungan tanpa mengesampingkan kearifan lokal ke depan.
“Kita mesti hidupkan perdebatan yang sehat di ruang-ruang publik agar lebih produktif dan masyarakat lebih mengetahui tentang berbagai gambaran program sebagai orientasi yang terus berkelanjutan dan bisa betul-betul menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” Tegas Rasmin Jaya pada, Kamis (10/10/24).
Sistem pemilihan Kepala Daerah yang berjalan selama ini, masih minim gagasan-gagasan politik yang berorientasi masa depan rakyat dan berbentuk program nyata yang bisa menyentuh semua komponen masyarakat.
Menurut Ketua DPC GMNI Kendari, Rasmin Jaya sistem saat ini masih bersifat prosedural, bukan bersifat substansial, sehingga berdasarkan keresahan pemuda dan mahasiswa merasa penting untuk memberikan panggung kepada kontestan dan peserta pemilu yang maju pada momentum 2024 untuk menjelaskan program nya lebih kongkret dan tak hanya janji manis semata.
Di samping itu juga bisa lebih meningkatkan partisipasi masyarakat, kualitas demokrasi yang lebih baik lagi, agar agenda pilkada serentak ini lebih terasa di masyarakat. Bukan hanya menggunakan kekuatan finansial untuk mendapatkan kemenangan atau menghadirkan artis untuk mendulang antusias masyarakat.
Kesalahan memilih pemimpin kedepannya akan berdampak buruk, tidak saja bagi rakyat melainkan masa depan daerah juga dipertaruhkan.
“Oleh karena itu, kecerdasan dalam memilih pemimpin dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, tentu itu juga meningkatkan kualitas demokrasi agar semakin baik,” katanya.
Pendidikan politik harus menjadi tanggung jawab semua pihak, khususnya para elite politik yang memiliki kedudukan strategis atau sedang memiliki peran sentral dalam sistem politik.
Tanpa terjadinya pendidikan politik yang sehat dan baik, maka dipastikan tidak akan terjadi peningkatan kecerdasan politik publik.
Tinggalkan Balasan