DAK Gagal, Kantor Bupati Tak Jadi, AMBS Geruduk Tiga Lembaga Pemerintahan Busel

BUTON SELATAN – SiberSultra.com

Aliansi Mahasiswa Buton Selatan (AMBS) menggelar aksi unjuk rasa di tiga titik vital pemerintahan, yakni Kantor Dinas Kesehatan, Kantor Bupati, dan Kantor DPRD Buton Selatan, Senin (4/8/2025).

Aksi dimulai sekitar pukul 09.42 Wita dengan pengamanan dari aparat Polri dan Satpol PP.

Di titik pertama, Kantor Dinas Kesehatan, demonstran menyuarakan kekecewaan atas gagalnya penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan Laboratorium Daerah.

Dalam orasinya, salah satu orator yang dikenal dengan nama Sambar menyampaikan tuntutan keras agar Kepala Dinas Kesehatan mundur dari jabatannya.

“Bapak harus mundur secepatnya, sebelum daerah ini amburadul karena kinerja bapak yang tidak becus. Anggaran besar sudah di depan mata tapi justru sia-sia,” teriaknya dengan lantang.

Setelah puas menyuarakan aspirasi di Dinas Kesehatan, massa bergerak ke Kantor Bupati untuk menyampaikan sederet tuntutan lainnya.

Adapun tuntutan yang dimadsut antara lain:

• Kejelasan pengadaan SIM-RS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)
• Pencabutan SK 40
• Pengadaan jaringan internet di Dinas Kominfo sejak 2022
• Perbaikan dermaga ferry di Kecamatan Batauga
• Lambannya realisasi anggaran 2025
• Pengendalian harga sembako
• Pelunasan hak-hak pekerja, khususnya sopir truk proyek simpang tujuh
• Gagalnya pembangunan gedung Kantor Bupati tahun 2025

Sayangnya, saat para demonstran diizinkan masuk, Bupati maupun Sekda Buton Selatan tidak berada di tempat. Ketidakhadiran ini memicu kekecewaan dari massa aksi.

“Sangat ironis, badan publik yang seharusnya hadir untuk rakyat justru menghindar dari aspirasi warganya,” ujar salah seorang orator.

Saat menuju titik terakhir, Kantor DPRD, Koordinator Lapangan La Ode Yufandi menegaskan sikap tegas mereka.

“Kami tidak akan pernah berhenti bersuara dan mengawal jalannya pemerintahan. Kritik adalah cinta yang bersembunyi,” tegasnya.

Sesampainya di Kantor DPRD Buton Selatan, massa direspons cepat dan diizinkan menyampaikan aspirasi di ruang sidang.

Ketua DPRD Dodi Hasri, bersama Wakil Ketua I La Ode Hasruddin dan Wakil Ketua II H. Hasrul Saadi menerima langsung keluhan para demonstran.

“Kami akan koordinasikan lebih lanjut dengan pihak pemerintah, dan menjadwalkan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dalam waktu dekat,” ujar Ketua DPRD Dodi Hasri

Ia berharap solusi konkret segera ditemukan agar masyarakat mendapatkan jawaban pasti atas tuntutan mereka.

“Semoga dalam waktu dekat, masalah ini bisa selesai dan masyarakat bisa mendapat jawaban yang pasti,” tutupnya.

Laporan: Salmudin

Editor: Ao