Dipanggil Dinkes, Nakes Baubau Tuntut Kepastian Gaji 4 Bulan Tertunggak

BAUBAU – SIBERSULTRA.com

Kabar terkait tunggakan gaji tenaga kesehatan (nakes) di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra), mulai menemukan titik terang.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Baubau dikabarkan akan memanggil para tenaga kesehatan untuk membahas persoalan gaji yang belum dibayarkan selama empat bulan terakhir.

Informasi tersebut disampaikan oleh Ahmad Fitri kepada tim redaksi Sibersultra.com, Jumat (1/5/2026).

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya baru saja menerima kabar dari rekan-rekan tenaga kesehatan terkait rencana pemanggilan tersebut.

“Tadi kami mendapat informasi dari teman-teman tenaga kesehatan bahwa mereka akan dipanggil oleh Dinas Kesehatan Kota Baubau pada Senin, 4 Mei 2026, untuk membahas masalah gaji yang belum dibayarkan,” ujar Ahmad.

Meski demikian, Ahmad menegaskan bahwa rencana aksi damai tetap akan digelar apabila tidak ada kejelasan atau realisasi pembayaran dari pemerintah daerah.

Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 7 Mei 2026, dengan titik aksi mulai dari Kantor Wali Kota Baubau hingga Kantor DPRD.

“Kalau pemerintah daerah tidak segera membayar, kami tetap akan melakukan aksi damai untuk menuntut hak tenaga kesehatan yang sudah empat bulan tertunda,” tegasnya.

Ia juga menyebut bahwa dampak dari keterlambatan pembayaran gaji ini sudah mulai terasa di lapangan.

Sejumlah tenaga medis, mulai dari dokter umum hingga dokter gigi di beberapa puskesmas, dilaporkan tidak masuk kerja sebagai bentuk protes atas kondisi tersebut.

“Kami masih menunggu informasi lanjutan dari teman-teman tenaga kesehatan. Namun kemarin banyak dokter di puskesmas yang tidak masuk kerja karena gaji mereka belum dibayar,” tambahnya.

Untuk memperkuat langkah, sejumlah elemen masyarakat dan organisasi akan menggelar rapat konsolidasi pada Sabtu, 2 Mei 2026.

Aliansi tersebut terdiri dari berbagai organisasi, di antaranya Gerakan Rakyat, Aliansi Pemuda dan Pelajar Sultra, Persatuan Ojek Kota Baubau, Persatuan Muda Kota Baubau, serta organisasi kemahasiswaan seperti HMI dan IMM.

Dalam kesempatan itu, Ahmad juga menyampaikan permohonan maaf kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Baubau terkait pencantuman logo organisasi tersebut dalam pamflet aksi tanpa konfirmasi terlebih dahulu.

“Kami mohon maaf kepada teman-teman IDI Kota Baubau atas kesalahan pencantuman logo tanpa konfirmasi. Itu bukan kesalahan wartawan. Kami akan segera memperbaiki pamflet dan mengundang IDI untuk bersama-sama mempersiapkan aksi damai,” jelasnya.

Situasi ini menjadi perhatian publik, mengingat tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam pelayanan masyarakat.

Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah konkret guna menyelesaikan persoalan tersebut sebelum berdampak lebih luas terhadap layanan kesehatan di Kota Baubau.

Laporan: Nandar.