Aliansi R4 Buton Utara Desak Kepastian Jadwal Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

BUTON UTARA – SIBERSULTRA.com

Aliansi R4 Kabupaten Buton Utara (Butur) memastikan akan kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II untuk menuntut kejelasan hasil koordinasi Pemerintah Daerah (Pemda) terkait jadwal pengangkatan tenaga honorer kategori R4 menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Aksi tersebut direncanakan setelah tidak adanya kepastian tindak lanjut dari Pemda Butur atas usulan pengangkatan sebanyak 1.862 tenaga honorer kategori R4 yang telah dikirimkan ke Kementerian PAN-RB.

Sebelumnya, pada 16 September 2025, Pemda Buton Utara hanya mengusulkan tenaga honorer kategori R2 dan R3 untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu dengan alasan keterbatasan anggaran, tanpa menyertakan tenaga honorer kategori R4.

Sebagai bentuk protes, Aliansi R4 Butur sempat menggelar aksi demonstrasi pada 22 September 2025, sambil membawa skema penganggaran alternatif.

Aksi tersebut akhirnya direspons pemerintah daerah yang kemudian kembali mengusulkan kategori R4 ke pemerintah pusat untuk dipertimbangkan.

Namun hingga kini, belum ada kejelasan lanjutan terkait jadwal pengangkatan tersebut.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi R4, Iyhan Hutman Junior, membenarkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan aksi damai jilid II guna menuntut kepastian jadwal pengangkatan PPPK R4.

“Langkah kami saat ini adalah mengkonsolidasikan tenaga honorer R4 dari enam kecamatan untuk bersama-sama menuntut kejelasan kepada pemerintah daerah,” ujar Iyhan saat dikonfirmasi, Jumat (10/10/2025).

Ia menegaskan bahwa para tenaga honorer tidak boleh lengah dalam memperjuangkan hak mereka.

“Kami meminta seluruh tenaga honorer R4 tetap solid. Sampai hari ini hasil koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat belum menunjukkan titik terang terkait jadwal pengusulan secara administrasi,” tegasnya.

Iyhan menambahkan, pihaknya bersama para koordinator lapangan lainnya telah menerima informasi awal dan segera akan memastikan jadwal pelaksanaan aksi demonstrasi jilid II.

“Kami sudah sepakat untuk segera turun ke jalan kembali. Ini adalah langkah terakhir agar pemerintah benar-benar memberikan kepastian kepada kami,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak media belum memperoleh tanggapan dari Pemerintah Daerah, khususnya Kepala BKPSDM Buton Utara, untuk dimintai keterangan resmi.

Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp hanya ditandai dengan centang biru tanpa ada balasan.

Laporan: Redaksi