Kerugian Negara Capai Rp 300 Triliun Dalam Perkara Komoditas Timah

SIBERSULTRA.com, Jakarta – Kasus Perkara Komoditas Timah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan hasil Audit menemukan kerugian Negara Sebanyak Rp 300 Triliun. Ke Kejagung, bertempat di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu 29 Mei 2024

Jaksa Agung, ST Burhanuddin menerima hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. bertempat di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (29/5/24).

Pasalnya, BPKP telah merampungkan hasil audit dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 – 2022.

Adapun laporan tersebut berkaitan dengan perbuatan jajaran oknum direksi PT Timah Tbk pada kurun waktu 2018 – 2019 yang telah melakukan persekongkolan dengan para smelter.

Hal itu untuk mengakomodir penambangan timah ilegal yang seolah-olah kesepakatan kerja sama sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI, Ketut Sumedanan mengatakan, Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP, diperoleh hasil kerugian yakni sebesar Rp 300 triliun.

“Kerugian atas kerja sama PT Timah Tbk dengan smelter swasta sebesar Rp 2,285 triliun, Kerugian atas pembayaran bijih timah kepada mitra PT Timah Tbk sebesar Rp 26,649 triliun, dan Kerugian lingkungan sebesar Rp 271,1 triliun,” ucapnya.

Mengenai kerugian lingkungan yang dimaksud, Kata dia, merupakan akibat dari pengambilan bijih timah yang dilakukan para smelter atau swasta yang bekerja sama dengan oknum PT Timah Tbk di wilayah IUP PT Timah Tbk secara ilegal sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Oleh sebab itu, perbuatan melawan hukum tersebut telah menimbulkan kewajiban bagi PT Timah Tbk selaku pemegang IUP untuk memulihkan kerusakan yang terjadi.

“Dengan telah diterimanya audit perhitungan kerugian keuangan negara, Tim Penyidik akan fokus untuk menuntaskan pemberkasan dan berkoordinasi dengan penuntut umum,” tegasnya.

Untuk diketahui, Penyerahan laporan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Dr. Febrie Adriansyah dan Deputi Bidang Investigasi pada BPKP Agustina Arumsari.

Laporan: Redaksi