BAUBAU – SIBERSULTRA.com

Pelayanan kesehatan dasar di sejumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Baubau sempat mengalami gangguan akibat aksi penghentian pelayanan sementara oleh sebagian dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) daerah pada Senin (18/5/2026).

Aksi mogok kerja yang berlangsung selama satu hari tersebut dipicu keterlambatan pembayaran gaji dokter PTT sejak Januari hingga Mei 2026.

Menanggapi kondisi itu, Pemerintah Kota Baubau bergerak cepat memberikan klarifikasi sekaligus menyelesaikan hak-hak para tenaga medis yang tertunda.

Per Selasa (19/5/2026), tunggakan gaji dokter PTT daerah selama empat bulan dipastikan telah dibayarkan.

Dalam siaran persnya, Selasa (19/5/2026), Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau, dr. Frederik Tangke Allo, Sp.B, menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran hak keuangan tersebut murni disebabkan mekanisme anggaran dari pemerintah pusat, bukan karena kelalaian pemerintah daerah.

Menurutnya, sumber pembiayaan gaji dokter PTT berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Peruntukan Bidang Kesehatan yang hingga kini belum dicairkan oleh kementerian terkait.

“Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah mengalami keterbatasan ruang fiskal untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Mekanisme penganggaran kami sangat bergantung pada proses transfer dana dari pusat ke daerah,” ujarnya.

”MTQ

Meski menghadapi ketidakpastian pembayaran selama beberapa bulan terakhir, Dinas Kesehatan Kota Baubau tetap mengapresiasi para dokter PTT yang dinilai menunjukkan profesionalisme dengan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat sebelum aksi penyampaian aspirasi tersebut berlangsung.

Sebagai bentuk komitmen, Pemkot Baubau mengambil langkah percepatan dan penyesuaian keuangan daerah guna menalangi pembayaran hak para tenaga medis tanpa harus menunggu proses pencairan DAU dari pemerintah pusat.

“Dengan diselesaikannya pembayaran tunggakan gaji per tanggal 19 Mei 2026, aksi penghentian pelayanan resmi berakhir. Seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Baubau kini telah beroperasi secara optimal kembali,” jelasnya.

Sejumlah layanan masyarakat yang kini kembali berjalan normal meliputi pelayanan pemeriksaan umum, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), pemeriksaan kesehatan gratis, serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.

Plt Kadis Kesehatan Kota Baubau berharap masyarakat dapat memahami persoalan ini secara objektif dan proporsional.

Ia menegaskan bahwa keterlambatan tersebut merupakan dampak dinamika birokrasi penyaluran anggaran, bukan bentuk pengabaian terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan.

Ke depan, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor dengan pemerintah pusat terkait mekanisme penyaluran dana.

Langkah antisipatif serta evaluasi perencanaan pembiayaan kesehatan daerah juga akan ditingkatkan guna memastikan hak tenaga medis terpenuhi tepat waktu dan mutu pelayanan publik tetap terjaga.

Laporan: Redaksi.

Berkomentarlah dengan baik dan bijak menggunakan facebook