Jurnalis Utama Dewan Pers Usul Kadis Kominfo Butur Gelar Dialog Terbuka Soal Pers
BUTON UTARA – Sibersultra.com
Salah seorang Jurnalis di Buton Utara, Adnan Irham meminta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Buton Utara, Sartono menggelar diskusi terbuka membahas iklim Pers di Buton Utara.
Hal itu diutarakan Adnan untuk menanggapi pernyataan Sartono di sejumlah Media saat melaksanakan Konferensi Pers pekan lalu.
Ia menyambut baik giat tersebut, namun bukannya fokus membenahi hubungan komunikasi Jurnalis dengan Pemda, pernyataan Sartono malah dianggap bentuk intervensi berlebihan terhadap media.
“Sejak awal pemerintahan baru, wartawan di Buton Utara justru makin sulit melakukan konfirmasi. Banyak contoh, Dirut RSUD Butur, Kepala BKPSDM, Kepala Inspektorat kala itu, nomor wartawan yang mau konfirmasi berita malah diblokir, parahnya Bupati dan Wakil Bupati juga melakukan hal yang sama,” keluh Adnan.
Pengecek Fakta Bersertifikasi Google ini juga menilai, konferensi pers tersebut juga seolah-olah Pemkab Butur membela diri dan mencari pembenaran, sedangkan para Jurnalis telah dianggap salah dalam menjalankan tugas-tugasnya.
“Pernyataan beliau (Kadis Kominfo) juga menandakan bentuk ketakutan Pemda terhadap pemberitaan yang memang sejak awal kepemimpinan baru, banyak dikritik media,” tutur Wartawan Bersertifikasi Utama Dewan Pers ini.
Salah satu pernyataan Sartono yang menyebut ‘Media harus mengutamakan pemberitaan berimbang dan mencerahkan’, seperti Judul yang dimuat media Online Matabuton.com, adalah salah satu bentuk tidak siapnya Pemda Butur dengan berita kritik.
“Pemberitaan media itu wajib berimbang, amanatnya jelas ko’ di Kode Etik yang harus ditaati semua yang mengaku Jurnalis, jika berita tak berimbang ada jalur yang bisa ditempuh contohnya Hak Jawab, namun diksi ‘mencerahkan’ harus kita telaah lagi, mencerahkan untuk siapa, Pemda sendiri atau masyarakat, seolah-olah media harus jadi corong Pemda,” kata Penguji Kompetensi Jurnalis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia tersebut.
Lanjut Adnan, pernyataan Sartono yang meminta Media tidak hanya menerbitkan surat tugas kepada seseorang yang hendak mencari iklan atau kerja sama publikasi, tidak seharusnya keluar dari mulut Kadis.
Media kata dia punya indikator dan penilaian sendiri dalam mengeluarkan surat tugas.
“Itu yang paling bingung menurut saya, maksudnya apa? Surat tugas itu ilegal? atau harus Id Card atau harus pakai apa?,” tanya Adnan.
Untuk itu dia mengusulkan Sartono menggelar Dialog Terbuka soal Iklim Pers di Buton Utara, yang temanya silahkan Sartono yang tentukan.
Nantinya dia berharap dalam dialog itu, apa keinginan Pemda, apa keinginan Pers dan apa keinginan publik dapat tercapai, yang outputnya untuk pembangunan di Buton Utara yang lebih dan makin baik.
“Beliau kan mantan wartawan, pasti paham seperti apa dinamika wartawan di lapangan, kami yakin dialog itu nantinya akan berdampak positif untuk kemajuan pembangunan Buton Utara. Bila perlu Pimpinan beliau sebagai penbuat kebijakan bisa ikut hadir,” tutup Alumni Akademi Jurnalis Ekonomi Lingkungan ini.
Laporan: Redaksi
