Kepala OPD di Butur Dituntut Kreatif Ditengah Efisiensi Anggaran, JPKP: Jangan Hanya Menunggu
BUTON UTARA – Sibersultra.com
Kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah saat ini dinilai menjadi tantangan sekaligus momentum bagi para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk keluar dari zona nyaman.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, para kepala OPD dituntut tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tetapi juga harus lebih kreatif mencari sumber pembiayaan lain, termasuk aktif menjemput anggaran dari pemerintah pusat serta mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan Ketua Investigasi DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Nasional Sulawesi Tenggara, Ali Mustafa, Senin (17/8/2026).
Menurut Ali, efisiensi anggaran seharusnya tidak dimaknai sebatas pemangkasan program atau pengurangan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Justru, kondisi tersebut harus mendorong birokrasi untuk bekerja lebih cerdas dan inovatif.
“Efisiensi sejati adalah ketika para kepala OPD mampu membantu pimpinan daerah untuk menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Bukan dengan mengurangi kualitas, melainkan dengan meningkatkan kecerdasan kelola dan inovasi dalam setiap aspek pemerintahan,” ujar Ali.
Ia juga meminta pimpinan daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala OPD yang dinilai pasif, khususnya pejabat yang memiliki peluang mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat namun tidak berinisiatif untuk menjemputnya.
Ali menilai, keterbatasan anggaran daerah bukan alasan bagi OPD untuk berhenti bergerak. Menurutnya, pendekatan dan komunikasi yang aktif dengan kementerian terkait justru sangat dibutuhkan untuk membuka peluang pembangunan di daerah.
“Saya berharap agar pimpinan daerah bisa mengevaluasi kepala OPD yang di dinasnya banyak alokasi anggaran di pusat, namun takut bergerak karena alasan efisiensi. Padahal, lakukan pendekatan ke pemerintah pusat dengan cara-cara proaktif,” katanya.
Lebih lanjut, Ali menyebut Kabupaten Buton Utara memiliki sejumlah sektor yang berpotensi mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Dengan kondisi wilayah yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup sebagai nelayan, peluang program dari kementerian teknis, termasuk sektor kelautan, perikanan, koperasi dan usaha masyarakat, dinilai perlu dimanfaatkan secara maksimal.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat dapat diarahkan untuk pengembangan sektor budidaya maupun penangkapan ikan, sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.
Di tengah keterbatasan kapasitas fiskal yang dihadapi banyak kabupaten, Ali menilai kemampuan seorang kepala birokrasi dalam membaca peluang dan membangun komunikasi dengan pemerintah pusat menjadi salah satu kunci percepatan pembangunan.
Ia menegaskan, tidak semua daerah memiliki APBD besar dan sumber pendapatan yang melimpah. Karena itu, kepala OPD harus mampu menyesuaikan strategi pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kepala OPD yang kreatif tidak akan menunggu anggaran besar untuk mulai bergerak, tetapi akan mencari cara-cara baru untuk mempercepat pembangunan,” tutupnya.
Laporan: Redaksi.
