Buton Utara – Sibersultra.com

Manajemen “Tukang Sate” adalah gaya manajemen kepemimpinan dimana seorang pemimpin melakukan semua pekerjaan sendiri, tanpa melibatkan atau mendelegasikan tugas kepada yang lainnya.

Ciri utama seorang pemimpin yang menggunakan manajemen “Tukang Sate” adalah semua pekerjaan dikerjakan sendiri dan tidak percaya kepada anggota serta menginginkan segala sesuatunya berjalan dengan sempurna sesua keinginan pripadi.

Sederhanyanya, semua dilakukan sendiri seperti “Tukan Sate”. Daginya dipotong sendiri, ditusuk sendiri, dibakar dan dikipas sendiri serta disajikan sendiri.

Manajemen “Tukang Sate” sepertinya bisa saja cocok untuk menggambarkan sistem organisasi kepemimpinan yang terjadi dan berlaku di DPD PAN Kabupaten Buton Utara (Butur) Provinsi Sulawesi Tenggara jelang Musda saat ini.

Sebab pada tanggal 28 Februari 2025 DPP PAN telah mengeluarkan suarat intruksi Nomor: PAN/A/KU-SJ/012/II/2025, kepada seluruh DPW dan DPD untuk segera melakukan persiapan pelaksanaan Musda dan Muswil sebagai tindaklanjut hasil kongres VI PAN tanggal 23-24 Agustus 2024 di jakarta.

Adapun ketentuan Dalam Instruksi tersebut adalah pertama mempersiapkan pelaksanaan Muswil dan Musda dengan membentuk kepanitiaan paling lambat 8 Maret 2025.

Kedua membuka pendaftaran Bakal Calon Formatur DPW dan Bakal Calon Formatur DPD PAN mulai tanggal 9 s.d 17 Maret 2025. Ketiga melaporkan hasil pemdaftaran kepada DPP PAN paling lambat 19 maret 2025.

”MTQ

Keempat jadwal pelaksanaan Muswil dan Musda akan ditetapkan oleh DPP PAN. Dan kelima acara Muswil dan Musda dilkasanakan secara Hybrid.

Namun ironisnya, DPD PAN Kabupaten Butur sangat tertutup terkait persoalan ini. Mulai dari pembentukan kepanitian hingga kepada pendaftaran bakal calon formatur.

Menurut pengakuan dari beberapa kader PAN Butur tidak perna ada undangan rapat terkait persoalan ini.

Padahal sangat jelas tertuang dalam surat intruksi DPP PAN dalam poin 1 dan poin 2 bahwa paling lambat kepanitian sudah terbentuk tanggal 8 Maret dan pendaftaran bakal calon formatur dari tanggal 9-17 Maret 2025.

Ketertutupan informasi persiapan Musda tersebut diduga kuat pimpinan DPD PAN Butur punya niat yang tidak baik dengan tidak melibatkan kader PAN Butur. Maka tidak salah bila dianalogikan manajemen DPD PAN  seperti manajemen “Tukang Sate”.

Sebab diduga kuat pimpinan DPD PAN Butur ingin mengerjakan sendiri terkait perasoalan ini. Tiba-tiba sudah melaksanakan poin 3 dalam surat intruksi DPP PAN yakni melaporkan hasil pendaftaran kepada DPP PAN.

Dan persoalan ini sudah pernah terjadi pada beberapa waktu lalu terkait dengan penggantian Sekretaris DPD PAN Butur. Tanpa ada rapat internal pengurus DPD PAN Butur tiba-tiba Sekretaris sudah berganti.

Catatan buruk DPD PAN Butur tidak bisa terus berlanjut. Sebab hal seperti ini jelas berpotensi melemahkan soliditas antar kader partai.

Serta bisa memunculkan persepsi adanya kepentingan kelompok tertentu yang ingin mengontrol kepemimpinan tanpa persaingan yang sehat. Dan ini jelas mencederai demokrasi dalam internal PAN yang berbasis musyawara mufakat.

“Sangat disayangkan praktek seperti ini bila terus berlanjut. Sebab bisa saja menimbulkan polemik internal ditubuh PAN Butur yang berdampak pada kurangnya kepercayaan kader dan simpatisan termasuk kepercayaan publik terhadap PAN Butur,” ucap Kader

Berbeda dengan persiapan Musda DPD PAN Kab. Maros Provinsi Sulawesi Selatan sangat terbuka dan transparan dalam pelaksanaannya. Mulai dari pembentukan kepanitiaan hingga pendaftaran bakal calon formatur.

Ketua DPD PAN Maros, AS Chaidir Syam seperti dikutip dalam Sindomakassar.com (Minggu, 9/3/2025) menjelaskan bahwa pendaftaran bakal calon formatur terbuka untuk siapa saja, baik pengurus yang saat ini menjabat, kader PAN, maupun simpatisan partai.

Olehnya, persoalan persiapan Musda DPD PAN Butur harus diselesaikan, tidak bisa dibiarkan berkelanjutan demi terciptanya demokrasi yang sehat dan terbuka serta transparan.

DPP PAN dan DPW PAN Sultra perlu turun tangan untuk memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan DPP PAN, yakni terbuka dan transparan kepada semua kader dan simpatisan.

Hingga berita ini diterbitkan, pimpinan PAN Buton Utara dalam hal ini ketua PAN Butur belum menggubris atau memberikan tanggapan resmi terkait keluhan yang disampaikan oleh  kader.

Laporan: Redaksi.

Berkomentarlah dengan baik dan bijak menggunakan facebook