Operasi atau Sandiwara? KPK Dituding Targetkan Bupati Azis Secara Tidak Fair

JAKARTA – SiberSultra.com

Ketua Jaringan Aktivis Mahasiswa Sulawesi Tenggara (JAM Sultra), Suarsanto, menyoroti pernyataan kontroversial pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, pada Kamis (7/8/2025).

Menurut Santo, pernyataan tersebut mengandung informasi tidak akurat (hoaks) dan menimbulkan keresahan publik, khususnya di Kolaka Timur dan Sulawesi Tenggara.

Dia menegaskan, pada waktu yang sama Bupati Abdul Azis justru sedang menghadiri Rakernas DPP Partai NasDem di Hotel Claro, Makassar.

“Sebagai organisasi dan putra Sulawesi Tenggara yang konsisten mendorong penegakan hukum yang adil, JAM Sultra menolak segala bentuk drama politik dan penyebaran informasi yang tidak akurat dalam proses hukum,” tegas Santo, Jumat (8/8/2025).

Ia menilai pernyataan sepihak dari pimpinan KPK tersebut terburu-buru dan mengindikasikan adanya target politik terhadap Bupati Abdul Azis.

“Kami mendukung pemberantasan korupsi, tetapi tidak dengan cara menyebarkan hoaks atau memanipulasi fakta. Ada kesan kuat bahwa OTT di Koltim kemarin adalah ‘pesanan’ pihak tertentu untuk menjerat Bupati Abdul Azis,” ujarnya.

JAM Sultra juga mendukung langkah Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, yang menginstruksikan Fraksi NasDem di DPR RI melalui Komisi III untuk memanggil pimpinan KPK.

Tujuannya, agar lembaga antirasuah itu memberikan penjelasan lengkap dan transparan terkait kronologi OTT di Kolaka Timur.

Santo menegaskan, langkah tersebut penting untuk mencegah kegaduhan publik serta memastikan proses hukum berjalan objektif tanpa intervensi kepentingan politik.

“Masyarakat butuh kejelasan, bukan drama. KPK harus bertanggung jawab atas pernyataan yang justru meresahkan publik,” pungkasnya.

Laporan: Redaksi.