Jalan Pongkowulu Ditutup Total, Arjun: Pemerintah Provinsi Harus Gercep

BUTON UTARA – SIBERSULTRA.com

Situasi terkait pemblokiran jalan provinsi di Desa Pongkowulu, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara (Butur), semakin memanas.

Setelah aksi demonstrasi yang dilakukan warga pada 4 Juni 2026 lalu, hingga kini belum terlihat adanya langkah konkret dari pemerintah untuk menangani kerusakan jalan yang telah lama dikeluhkan masyarakat.

Sebelumnya, aparat kepolisian telah melakukan mediasi dengan warga sehingga tercapai kesepakatan untuk memberlakukan sistem buka-tutup jalan.

Namun, kondisi tersebut kini berubah. Berdasarkan informasi yang beredar luas di media sosial, khususnya Facebook, masyarakat dikabarkan mulai melakukan penutupan total akses jalan akibat belum adanya kepastian terkait perbaikan ruas jalan tersebut.

Penutupan total ini disebut telah menyebabkan antrean kendaraan yang cukup panjang dan mengganggu aktivitas transportasi antarwilayah yang selama ini bergantung pada jalur tersebut.

Aktivis muda Buton Utara, Arjun, mengungkapkan bahwa keresahan masyarakat terus meningkat karena hingga saat ini belum ada kepastian mengenai waktu pelaksanaan perbaikan jalan oleh pemerintah.

“Sudah beredar berbagai informasi bahwa jalan yang sebelumnya diblokade kini ditutup total akibat tidak adanya kepastian dari pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Padahal jalan ini merupakan jalur penghubung vital antar kabupaten,” ujar Arjun dalam keterangan persnya, Minggu (7/6/2026).

Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sulawesi Tenggara, Andi Syarif, menyampaikan bahwa ruas jalan rusak di Pongkowulu akan mendapatkan penanganan melalui program pemeliharaan darurat pada bulan Juni 2026.

Namun hingga saat ini, belum ada kepastian kapan pekerjaan tersebut akan mulai dilaksanakan.

Menurut Arjun, kemarahan masyarakat bukan muncul secara tiba-tiba. Kondisi itu merupakan akumulasi kekecewaan yang telah berlangsung selama puluhan tahun akibat minimnya perhatian terhadap infrastruktur di wilayah tersebut.

“Sudah 36 tahun masyarakat menanti jalan Pongkowulu diaspal secara layak. Bahkan sudah berulang kali terjadi kecelakaan, terutama di kawasan tanjakan yang kondisinya cukup berbahaya. Berbagai pemberitaan media juga telah berkali-kali mengangkat persoalan ini, tetapi pemerintah terkesan abai,” katanya.

Ia menilai pemerintah provinsi perlu segera mengambil langkah nyata agar persoalan tersebut tidak semakin meluas dan berdampak pada aktivitas masyarakat.

“Pemerintah harus segera memperbaiki jalan tersebut. Jika terus dibiarkan dan tidak sesuai dengan janji yang telah disampaikan, maka persoalan ini akan semakin memicu gejolak. Selain menghambat mobilitas masyarakat, kondisi ini juga berpotensi mengganggu perputaran ekonomi antar daerah,” tegasnya.

Arjun juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya memberikan pernyataan tanpa kejelasan mengenai waktu pelaksanaan pekerjaan.

Menurutnya, sejumlah warga yang hendak melakukan perjalanan dari Ereke menuju Kabupaten Buton maupun Kota Baubau terpaksa membatalkan perjalanan atau mencari jalur alternatif akibat penutupan jalan tersebut.

“Sudah banyak masyarakat yang menyampaikan keluhannya melalui media sosial. Bahkan ada yang terpaksa memutar balik perjalanan karena tidak bisa melintasi jalur tersebut,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia mengkhawatirkan bahwa penutupan jalan yang berkepanjangan dan ketidakjelasan sikap pemerintah dapat memicu gesekan antara warga Pongkowulu dengan para pengguna jalan yang terdampak.

“Tidak bisa dipungkiri, jika persoalan ini terus berlarut-larut maka berpotensi menimbulkan konflik sosial. Di satu sisi masyarakat Pongkowulu menuntut hak mereka atas jalan yang layak, sementara di sisi lain para pengguna jalan juga dirugikan karena akses transportasi terganggu,” jelasnya.

Di akhir pernyataannya, Arjun mengajak seluruh elemen mahasiswa, khususnya yang berada di Kota Kendari, untuk turut menyuarakan persoalan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Hari ini mahasiswa harus ikut bersuara. Mari bersama-sama mendorong pemerintah provinsi agar segera menyelesaikan persoalan jalan yang telah puluhan tahun dikeluhkan masyarakat Pongkowulu,” pungkasnya.

Laporan: Redaksi.