DPN PPWI Beri Mandat Kepada Karmin Bentuk Kepengurusan PPWI Sulawesi Tenggara
JAKARTA – Sibersultra.com
Dewan Pengurus Nasional (DPN) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) resmi memberikan mandat kepada Karmin untuk mengonsolidasikan sekaligus mempersiapkan pembentukan kepengurusan PPWI Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Karmin dipercaya menjadi figur yang mengawali proses pembentukan struktur organisasi PPWI di Sulawesi Tenggara.
Ia diberi tugas menghimpun pewarta warga dari berbagai kabupaten dan kota serta membangun komunikasi dengan para pewarta warga dan pegiat media informasi yang selama ini aktif di wilayah Sultra.
Dalam surat mandat tersebut, Karmin juga tercatat sebagai pemegang ID Card PPWI Nomor 21-10-04178.
DPN PPWI menetapkan dua tugas utama yang harus diselesaikan selama masa mandat.
Pertama, menghimpun, merangkul, dan mengoordinasikan pewarta warga di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Kedua, menyusun struktur kepengurusan PPWI Sultra yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.
Struktur awal kepengurusan sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, serta dapat dilengkapi dengan divisi atau biro sesuai kebutuhan organisasi.
Selain konsolidasi internal, DPN PPWI juga mendorong agar proses pembentukan kepengurusan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Sulawesi Tenggara, termasuk pemerintah daerah, instansi terkait, dan tokoh masyarakat. Mereka dapat dilibatkan sebagai unsur penasihat atau pembina dalam kepengurusan PPWI Sultra.
Mandat tersebut berlaku selama enam bulan sejak diterbitkan. Dalam kurun waktu itu, Karmin bertanggung jawab melakukan konsolidasi secara intensif, menyusun rancangan kepengurusan, dan melaporkan perkembangan proses pembentukan kepada DPN PPWI di Jakarta.
Setelah susunan kepengurusan dinilai rampung dan disepakati, rancangan tersebut akan disampaikan kepada DPN PPWI sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan resmi. Tahapan berikutnya adalah mempersiapkan pelantikan Pengurus Daerah PPWI Sulawesi Tenggara.
Dengan diterbitkannya mandat tersebut, proses pembentukan PPWI Sulawesi Tenggara memasuki babak baru.
DPN PPWI berharap keberadaan struktur organisasi di daerah dapat memperkuat jejaring jurnalisme warga sekaligus memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam penyebaran informasi.
Konsolidasi di Sulawesi Tenggara juga diharapkan tidak berhenti pada pembentukan struktur organisasi semata. PPWI Sultra nantinya diharapkan menjadi wadah bagi pewarta warga untuk berkembang secara lebih terarah, profesional, dan bertanggung jawab.
Di sisi lain, keberadaan organisasi tersebut diharapkan mampu mendorong keterbukaan informasi serta menghadirkan informasi yang konstruktif dan edukatif bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.
Dengan mandat yang kini berada di tangannya, Karmin dituntut mampu menjadikan amanat enam bulan tersebut sebagai fondasi awal lahirnya kepengurusan PPWI Sulawesi Tenggara yang solid dan representatif.
Laporan: Redaksi.
