Bungkamnya Direktur RSUD Butur Picu Kecurigaan Publik, Proyek Rp136 Miliar Dinilai Minim Transparansi

BUTON UTARA – Sibersultra.com

Proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buton Utara senilai Rp136 miliar yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2025 kini menjadi sorotan tajam publik.

Selain karena nilai proyek yang fantastis, sikap tertutup Direktur RSUD Butur juga memicu spekulasi adanya potensi penyimpangan.

Direktur RSUD Butur hingga kini belum memberikan pernyataan resmi meski telah berulang kali dihubungi oleh sejumlah jurnalis untuk dimintai keterangan.

Upaya konfirmasi melalui telepon dan pesan singkat tak kunjung direspons, bahkan ada dugaan beberapa jurnalis telah diblokir oleh yang bersangkutan.

“Kami hanya ingin mendapat penjelasan teknis dan progres pembangunan. Tapi sangat disayangkan, Direktur seolah alergi terhadap wartawan,” ujar seorang jurnalis lokal yang ikut menghubungi sang direktur sejak sebelum Lebaran.

Sikap bungkam ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Terlebih, informasi terpercaya menyebut bahwa sejumlah pihak penting sebelumnya enggan terlibat dalam proyek ini lantaran dinilai bermasalah dari sisi perencanaan.

Sebagaimana diketahui, proyek ini menjadi bagian dari program prioritas nasional yang berada dalam kendali Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan ditujukan untuk meningkatkan akses serta kualitas layanan kesehatan di daerah.

RSUD Butur sendiri direncanakan naik status dari tipe D menjadi tipe C, dengan masa pengerjaan selama 180 hari kalender.

Namun, minimnya keterbukaan dari pihak RSUD Butur justru mencoreng semangat transparansi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Sikap pejabat publik yang tertutup dalam penggunaan dana negara dalam skala besar berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Buton Utara melalui Sekretaris Daerah , Muh. Hardhy Muslim, sebelumnya telah menyampaikan bahwa pembangunan RSUD ini akan menjadi tonggak penting dalam pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.

“Selama ini kita masih merujuk pasien ke Baubau dan Kendari. Insyaallah, dengan RSUD tipe C yang dilengkapi alat kesehatan modern, kita bisa menangani penyakit serius secara mandiri,” ujarnya.

Hardhy juga menegaskan bahwa proyek ini harus dikerjakan secara transparan dan sesuai standar rumah sakit modern, serta melibatkan masyarakat lokal agar manfaatnya dapat langsung dirasakan.

Meski demikian, ketertutupan dari jajaran rumah sakit, khususnya sang direktur, bertolak belakang dengan pesan transparansi tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum menerima tanggapan resmi dari Direktur RSUD Butur. Kami tetap membuka ruang klarifikasi apabila pihak terkait bersedia memberikan penjelasan terbuka kepada publik.

Laporan: Redaksi.