JAM Sultra Resmi Laporkan Bupati Bombana ke KPK, Dugaan Korupsi Jalan Rp3,4 Miliar

JAKARTA – SiberSultra.com

Jaringan Aktivis Mahasiswa Sulawesi Tenggara (JAM Sultra) secara resmi melaporkan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melibatkan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Selasa (12/8/2025).

Laporan ini terkait dengan kekurangan volume kegiatan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bombana pada Tahun Anggaran 2023.

“Diantaranya Peningkatan jalan poros Pising-Tedubara Sikeli kurang lebih Rp1,2 milar, Peningkatan jalan poros Dongkala-Sikeli-Pongkolaero Rp1,5 miliar dan Pembangunan jalan bypass Rumbia kurang lebih Rp500 juta rupiah,” ucap Ketua JAM Sultra, Suarsanto Kepada media ini di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Kata dia, Adapun data laporan ini bersumber dari hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2023.

“Dalam laporan tersebut ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada ketiga kegiatan, yang diperkirakan mencapai kurang lebih Rp3,4 miliar rupiah,” katanya.

Suarsanto, menyampaikan Kasus KKN adalah kejahatan yang luar biasa,kejahatan masal yang dapat memiskinkan Negara atau daerah.

Maka sudah sepatutnya untuk dikawal dan dilaporkan bila mana ditemukan ada dugaan KKN. Elaborasi antara masyarakat dan lembaga independen atau APH harus lebih masif.

“Kami menegaskan pentingnya KPK untuk segera menindaklanjuti laporan ini agar terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik di Kabupaten Bombana. Masyarakat berhak mendapatkan pembangunan yang bersih dari praktik korupsi,”tegasnya.

Santo menambahkan bahwa eks kadis PUPR sedang menjabat sebagai Bupati bombana hari ini, JAM Sultra Berkomitmen akan terus mengawal proses hukum atas laporan ini demi memastikan keadilan dan pemberantasan korupsi di daerah.

Laporan: Redaksi.