Aksi Protes Pemadaman Listrik di Butur Berujung Ricuh, Massa Desak Manajer PLN Ereke Mundur

BUTON UTARA – SIBERSULTRA.com

Aksi unjuk rasa yang digelar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Persatuan Barisan Anti Korupsi (Perisai) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Buton Utara (Butur) berlangsung ricuh di halaman kantor DPRD Butur, Kamis (5/3/2026).

Massa aksi terlibat adu dorong dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat berusaha menyampaikan tuntutan mereka.

Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap pemerintah daerah dan pihak PT PLN (Persero) akibat seringnya terjadi pemadaman listrik di wilayah Buton Utara yang dinilai telah meresahkan masyarakat.

Salah satu koordinator lapangan (Korlap), Iyan, dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi ini lahir dari keresahan masyarakat yang menilai pelayanan kelistrikan di daerah tersebut tidak berjalan dengan baik.

Menurutnya, pemadaman listrik yang terjadi secara berulang bahkan telah berlangsung selama berminggu-minggu. Akibatnya, sejumlah peralatan elektronik milik warga mengalami kerusakan.

“Kami menerima banyak keluhan masyarakat karena perabot elektronik mereka rusak akibat listrik yang sering padam. Karena itu kami menuntut agar ada ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak,” tegas Iyan dalam orasinya.

Kericuhan sempat terjadi saat massa aksi mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.

Massa kecewa karena sebagian besar anggota DPRD tidak berada di kantor saat aksi berlangsung, dan hanya satu anggota dewan yang diketahui berada di tempat.

Dalam pernyataannya, Iyan menegaskan bahwa melalui aksi demonstrasi tersebut, aliansi masyarakat mendesak Manajer PLN Unit Pelayanan Ereke untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya serta meminta maaf kepada masyarakat atas persoalan kelistrikan yang terus terjadi.

Ia juga menyinggung bahwa pemadaman listrik yang sering terjadi setiap tahun, khususnya saat bulan suci Ramadan, menimbulkan dugaan adanya persoalan serius dalam pengelolaan sistem kelistrikan, termasuk kemungkinan penyimpangan dalam pengelolaan bahan bakar.

“Pemadaman ini seolah sudah menjadi tradisi setiap Ramadan. Kami menduga ada masalah serius dalam pengelolaannya,” ujarnya.

Meski sebelumnya masyarakat masih memaklumi pemadaman listrik akibat gangguan teknis seperti pohon tumbang yang menimpa jaringan listrik, namun pemadaman yang terjadi terus-menerus dalam waktu lama dinilai tidak lagi wajar.

Dalam pernyataan sikapnya, LSM Perisai DPD Butur menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya Mendesak pemerintah daerah dan pihak PLN untuk segera mempercepat perbaikan wilayah yang masih mengalami krisis listrik.

Meminta transparansi dari PLN terkait penyebab gangguan listrik yang terjadi berulang kali.
Mendesak Bupati Buton Utara untuk segera mengambil langkah penyelesaian terhadap krisis listrik di daerah tersebut.

Meminta DPRD Buton Utara melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor PLN sebagai bentuk pengawasan.

Mendesak pencopotan Kepala Unit PLN Ereke yang dinilai tidak mampu menangani persoalan listrik di Buton Utara.
Meminta pihak PLN memberikan ganti rugi atas kerusakan alat elektronik masyarakat akibat pemadaman listrik.

Mendesak aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan bahan bakar dalam operasional pembangkit listrik.

Serta Meminta pemerintah daerah dan DPRD mengupayakan penambahan unit mesin pembangkit untuk meningkatkan pelayanan listrik bagi masyarakat Buton Utara.

Aksi demonstrasi tersebut mendapat pengawalan dari aparat keamanan dan petugas Satpol PP untuk menghindari terjadinya kericuhan yang lebih besar.

Massa aksi juga menegaskan akan terus mengawal persoalan listrik di Buton Utara hingga ada solusi nyata bagi masyarakat.

Laporan: Redaksi.