Batasi Ekspansi Indomaret, LSM PERISAI Tegaskan Pemda Buton Utara Harus Tegas Lindungi UMKM

BUTON UTARA – SIBERSULTRA.com

Dewan Penasihat LSM Persatuan Barisan Anti Korupsi (PERISAI) Kabupaten Buton Utara (Butur), Iyan, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Butur untuk membatasi izin pembangunan gerai Indomaret, khususnya di wilayah Kecamatan Kulisusu Induk.

Menurut Iyan, wacana penolakan total terhadap kehadiran Indomaret di Buton Utara merupakan pandangan yang keliru.

Ia menegaskan, yang menjadi sorotan utama bukanlah keberadaan gerai tersebut, melainkan penambahan izin operasional yang dinilai mulai berlebihan di titik-titik tertentu.

“Keberadaan tiga gerai Indomaret di Kulisusu Induk saat ini sudah lebih dari cukup. Yang perlu dilakukan adalah pengendalian izin, bukan penolakan secara menyeluruh,” ujarnya, kepada media ini, Senin (20/4/2026).

Iyam mengakui, kehadiran Indomaret memiliki sejumlah dampak positif, seperti mempermudah akses belanja masyarakat, menyediakan produk yang beragam termasuk di luar jangkauan pelaku UMKM, serta turut mempercantik wajah kota.

Namun demikian, Iyan menekankan bahwa Pemda Buton Utara tidak boleh lepas tangan dalam mengatur keseimbangan antara investasi modern dan keberlangsungan usaha lokal.

“Pemda harus tegas. Jangan biarkan ekspansi ritel modern berjalan tanpa kontrol. Jika tidak diatur, ini bisa mematikan pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Selain pembatasan izin, ia juga menyoroti pentingnya pengaturan jam operasional. Ia mengusulkan agar gerai Indomaret dapat beroperasi 24 jam guna memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama saat kios-kios tradisional sudah tutup pada malam hari.

Lebih lanjut, Iyan mendesak Pemda untuk segera menyusun regulasi yang jelas, transparan, dan berpihak pada kemitraan usaha yang sehat.

Hal ini dinilai penting agar pelaku UMKM tetap mendapatkan perlindungan dan ruang untuk berkembang di tengah masuknya ritel modern.

“Pemda tidak boleh ragu. Harus ada kebijakan konkret dan terukur mulai dari pembatasan jumlah gerai, zonasi wilayah, hingga kewajiban kemitraan dengan UMKM lokal. Ini penting agar pertumbuhan ekonomi berjalan adil, tidak hanya menguntungkan pemodal besar,” pungkasnya.

Laporan: Redaksi.