Proyek KNMP Malalanda Disorot, Supplier Segel Lokasi Karena Utang Rp1,7 Miliar Belum Dibayar

BUTON UTARA – SIBERSULTRA.com

Pembangunan fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Malalanda, Kabupaten Buton Utara (Butur), kini menuai sorotan tajam setelah lokasi proyek disegel oleh pihak supplier material.

Penyegelan dilakukan akibat tunggakan pembayaran senilai Rp1,7 miliar yang hingga kini belum diselesaikan oleh kontraktor pelaksana, meski anggaran proyek disebut telah cair 100 persen.

Aksi penyegelan dilakukan dengan memasang palang kayu serta spanduk pemberitahuan di pintu masuk bangunan.

Langkah tersebut disebut sebagai bentuk kekecewaan sekaligus upaya terakhir pihak supplier untuk menuntut kepastian pembayaran dari perusahaan pelaksana proyek, PT Wirabaya Nusantara Permai.

Ironisnya, proyek yang digadang-gadang sebagai fasilitas penunjang ekonomi masyarakat pesisir itu justru meninggalkan persoalan baru bagi warga lokal.

Sejumlah pekerja, mandor, pengusaha material, hingga penyedia jasa alat berat mengaku belum menerima hak mereka sejak proyek berjalan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak perusahaan sebelumnya berjanji akan melunasi seluruh tunggakan setelah pencairan anggaran proyek selesai sepenuhnya.

Pembayaran bahkan dijanjikan tuntas sebelum bulan Ramadan 2026. Namun hingga kini, janji tersebut belum juga direalisasikan.

Tunggakan Rp1,7 miliar itu mencakup berbagai kebutuhan penting dalam pembangunan proyek, mulai dari upah pekerja dan mandor lapangan, pekerjaan konstruksi, pemasangan paving blok dan taman, suplai pasir, batu pecah, timbunan, hingga pembayaran bahan bangunan dari toko-toko lokal serta biaya operasional alat berat.

Kondisi ini memicu keresahan masyarakat Desa Malalanda. Warga menilai proyek pemerintah yang seharusnya memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat justru berpotensi mematikan usaha kecil lokal akibat belum dibayarnya kewajiban perusahaan kepada para mitra kerja.

“Janji awalnya sebelum puasa di bulan Februari sudah lunas karena dana proyek sudah cair 100 persen. Tapi kenyataannya sampai sekarang tidak ada kejelasan kapan kami akan dibayar. Kami merasa dipermainkan,” ujar Iyan, salah satu perwakilan penyedia material, Sabtu (9/6/2026).

Menurutnya, pihak supplier dan pekerja telah berulang kali menempuh jalur komunikasi secara baik-baik. Namun hingga kini, belum ada realisasi pembayaran maupun kepastian waktu pelunasan dari perusahaan.

“Kami sudah berupaya komunikasi secara kekeluargaan, tetapi belum ada itikad jelas. Karena itu kami terpaksa menghentikan aktivitas di lokasi sampai ada titik temu,” lanjutnya.

Situasi tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait pengawasan proyek pemerintah dan tanggung jawab kontraktor terhadap mitra lokal.

Warga menilai, jika benar anggaran proyek telah dicairkan sepenuhnya, maka keterlambatan pembayaran kepada supplier dan pekerja menjadi persoalan serius yang harus segera dijelaskan secara terbuka.

Penyegelan fasilitas KNMP juga dikhawatirkan berdampak pada kepentingan masyarakat pesisir yang sedianya akan memanfaatkan bangunan tersebut untuk menunjang aktivitas ekonomi dan usaha nelayan.

Iyan berharap PT Wirabaya Nusantara Permai segera menyelesaikan seluruh kewajiban finansialnya agar persoalan tidak semakin melebar dan berujung pada proses hukum maupun gejolak sosial di tengah masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat kecil yang sudah membantu menyukseskan proyek pemerintah justru menjadi korban. Kami hanya meminta hak kami dibayarkan,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan awak media belum mendapatkan tanggapan dari pihak perusahaan maupun pihak terkait lainnya.

Laporan: Redaksi.