Paradoks Pembangunan Buton Utara: Ketika Sentra Ekonomi Daerah Masih Terjebak Jalan Kerikil

Oleh: L.M. Al Mufakhir Idris, S.M., M.M
Akademisi

BUTON UTARA – SIBERSULTRA.com

Ketika berbicara mengenai pembangunan daerah, pemerintah sering kali merujuk pada capaian angka pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keberhasilan. Kabupaten Buton Utara misalnya, mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 4,92–5,05 persen dalam beberapa tahun terakhir.

Angka tersebut menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang terus bergerak. Namun pertanyaan mendasarnya adalah: apakah pertumbuhan itu benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Fakta di lapangan menunjukkan masih terdapat paradoks pembangunan yang cukup serius, khususnya di Kecamatan Kambowa.

Berdasarkan data statistik daerah, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang lebih dari 36 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Buton Utara, menjadikannya sektor ekonomi terbesar dan penopang utama kehidupan masyarakat.

Artinya, lebih dari sepertiga perekonomian daerah bergantung pada aktivitas masyarakat desa, petani, nelayan, dan pelaku usaha sektor primer.

Ironisnya, sektor yang paling besar menyumbang ekonomi daerah justru masih menghadapi keterbatasan infrastruktur jalan.

Di Kecamatan Kambowa, total jaringan jalan tercatat sekitar 72,33 kilometer, namun sebagian besar akses menuju sentra produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan masih didominasi jalan berstatus kerikil maupun tanah. Kondisi ini menyebabkan tingginya biaya transportasi yang harus ditanggung masyarakat.

Dalam berbagai studi pembangunan pedesaan, jalan kerikil dan jalan tanah dapat meningkatkan biaya operasional kendaraan hingga 40–60 persen lebih tinggi dibandingkan jalan aspal.

Kenaikan biaya ini pada akhirnya tidak ditanggung oleh tengkulak maupun pedagang besar, melainkan dibebankan kepada petani melalui rendahnya harga beli hasil produksi.

Dengan kata lain, semakin buruk kondisi jalan, semakin kecil pula pendapatan yang diterima masyarakat.

Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor mengapa angka kemiskinan Kabupaten Buton Utara masih berada pada kisaran 13,1–13,6 persen. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari satu dari sepuluh penduduk masih hidup dalam kondisi rentan secara ekonomi.

Padahal, apabila akses jalan menuju sentra produksi diperbaiki, maka biaya distribusi dapat ditekan, harga jual komoditas meningkat, dan pendapatan masyarakat akan ikut bertambah.

Persoalan jalan juga berkaitan langsung dengan kualitas pembangunan manusia.

Saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buton Utara berada pada angka sekitar 68,95, masih berada dalam kategori sedang dan belum menembus angka 70 yang menjadi indikator penting menuju kategori pembangunan manusia yang lebih tinggi.

Peningkatan IPM tidak hanya bergantung pada pendidikan dan kesehatan, tetapi juga pada akses masyarakat terhadap kedua layanan tersebut. Jalan yang rusak memperpanjang waktu tempuh warga menuju sekolah, puskesmas, maupun rumah sakit.

Dalam kondisi darurat, keterlambatan akses bahkan dapat berdampak pada keselamatan jiwa masyarakat.

Di sisi lain, Kecamatan Kambowa memiliki posisi strategis sebagai gerbang penghubung wilayah selatan Buton Utara menuju Kabupaten Buton dan Kota Baubau. Potensi ini seharusnya dapat menjadi pengungkit ekonomi baru bagi daerah.

Jika akses jalan penghubung antar desa dan kawasan produksi di Kambowa ditingkatkan menjadi aspal, maka akan terbentuk koridor logistik yang lebih efisien.

Produk pertanian dan perikanan masyarakat tidak hanya bergantung pada pasar lokal Kulisusu, tetapi juga dapat menjangkau pasar yang lebih besar di Baubau dan wilayah sekitarnya.

Persaingan pembeli akan meningkat, posisi tawar petani menjadi lebih kuat, dan harga komoditas berpotensi lebih baik. Karena itu, sudah saatnya pemerintah daerah melakukan penyesuaian prioritas pembangunan.

Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen, target penurunan kemiskinan hingga di bawah 10 persen, serta target peningkatan IPM di atas 70, akan sulit dicapai apabila persoalan konektivitas dasar di wilayah produktif seperti Kambowa masih diabaikan.

Pemerintah Kabupaten Buton Utara perlu menjadikan pembangunan jalan di Kecamatan Kambowa sebagai investasi strategis daerah.

Minimal dalam periode 2026–2027, pemerintah perlu menargetkan peningkatan status jalan sepanjang 15 kilometer menjadi jalan aspal sebagai langkah awal membuka akses ekonomi masyarakat.

Ini bukan sekadar proyek pembangunan fisik. Ini adalah investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan ekonomi daerah.

Sebab sesungguhnya, pertumbuhan ekonomi tidak diukur dari seberapa besar angka yang tercatat dalam laporan statistik, tetapi dari seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

Kambowa telah memberikan kontribusi bagi ekonomi Buton Utara. Kini saatnya pembangunan kembali hadir untuk Kambowa.

Selama jalan menuju sentra produksi masih berupa kerikil dan tanah, maka biaya logistik akan tetap tinggi, pendapatan petani akan tetap rendah, kemiskinan akan sulit ditekan, dan target pembangunan daerah hanya akan menjadi angka di atas kertas.

Aspal di Kambowa bukan sekedar kebutuhan infrastruktur, melainkan prasyarat utama bagi akselerasi ekonomi Buton Utara.(*).