1.862 Lembar Harapan: Rusni dan Kawan-Kawan Menanti Jawaban Kemenpan RB

BUTON UTARA – SIBERSULTRA.com

Di sebuah pagi yang cerah di awal Oktober 2025, langkah Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara, mantap memasuki kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Ia tidak sendiri. Di sampingnya, Alimin, Kepala BKPSDM Butur, mendampingi dengan raut wajah penuh harap.

Di tangannya tergenggam dokumen penting, usulan 1.862 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, status R4.

Dokumen itu bukan sekedar tumpukan kertas, melainkan lembaran harapan ribuan honorer di pelosok Butur yang setiap hari setia mengabdi di sekolah, puskesmas, hingga kantor desa dengan segala keterbatasan.

Setibanya di sana, dokumen itu diterima oleh Raka Pamungkas, Analis Kebijakan Madya Deputi SDMA Kemenpan RB, bersama Tanaya Pinatshika, PIC Sulawesi Tenggara.

Serah terima sederhana itu seolah menjadi simbol lahirnya sebuah perjuangan baru untuk kesejahteraan para abdi negara di Butur.

Bupati Afirudin tak bisa menyembunyikan rasa optimismenya. Dengan penuh keyakinan, ia menyampaikan pesan kepada pemerintah pusat dan masyarakat Butur.

“Kami berharap Kemenpan RB segera menindaklanjuti usulan ini, karena kebutuhan tenaga PPPK paruh waktu di Butur sangat mendesak. Kehadiran mereka akan menjadi penopang penting dalam pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, hingga administrasi pemerintahan,” ucapnya tegas.

Ia menambahkan, langkah ini adalah bukti bahwa Pemkab tidak tinggal diam.

“Usulan ini adalah bentuk keseriusan kami memperjuangkan kepentingan masyarakat dan memperbaiki pelayanan publik. Kami mohon doa dan dukungan seluruh elemen masyarakat Buton Utara agar perjuangan ini membuahkan hasil terbaik,” tambahnya penuh harap.

Di tempat lain, kabar pengusulan ini sampai ke telinga Rusni, seorang tenaga honorer R4. Air mata haru hampir menetes ketika ia mendengar Bupati membawa harapan itu hingga ke pusat.

“Saya merasa sangat senang dan lega, karena akhirnya ada harapan besar bagi kami honorer untuk mendapat kepastian status. Usulan ini membuat kami lebih optimis bisa bekerja dengan lebih layak dan diakui secara resmi oleh pemerintah,” ungkapnya dengan suara bergetar.

Bagi Rusni, perjuangan ini bukan hanya tentang dirinya, melainkan tentang ribuan honorer lain yang setiap hari tetap setia meski hanya menerima honor yang terbatas.

“Saya sangat berterima kasih kepada Bupati dan Pemkab Butur yang sudah memperjuangkan nasib kami. Harapan kami, usulan ini benar-benar disetujui oleh Kemenpan RB,” ujarnya.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat Butur untuk mendukung perjuangan ini.

“Pada akhirnya, ini bukan hanya untuk kami tenaga honorer, tapi juga demi pelayanan publik yang lebih baik di Butur,” tutup Rusni dengan senyum penuh doa.

Tak hanya Rusni, seorang honorer lain yang enggan menyebutkan namanya juga menyampaikan rasa syukur.

“Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pemerintah daerah, khususnya Bupati Buton Utara dan jajaran yang sudah membantu proses pengajuan formasi paruh waktu untuk R4 ini. Kami benar-benar berterima kasih sedalam-dalamnya,” ujarnya penuh rasa haru.

Kini, perjalanan dokumen itu berlanjut. PIC Sulawesi Tenggara akan menyampaikan usulan Butur ke Menteri PANRB.

Di balik tumpukan berkas yang menanti di meja kementerian, terselip doa ribuan honorer yang mendambakan pengakuan.

Dan di Buton Utara, harapan itu terus tumbuh, seperti benih yang baru ditanam menanti hari di mana ia akan berbuah manis.

Laporan: Redaksi.