HMI Cabang Baubau Minta Pertemuan Pimpinan se-Kepton dan Gubernur Tidak Sekedar Seremonial
Menjelang pertemuan pimpinan wilayah se-Kepulauan Buton (Kepton), Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), dan DPD RI Komite I pada 17 November 2025 di Kota Baubau, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Baubau melalui Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah menyatakan kesiapan mengawal ketat hasil pertemuan tersebut.
Pertemuan itu sebelumnya dijadwalkan membahas pengawasan pelaksanaan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk evaluasi terhadap dinamika tata kelola pemerintahan di wilayah Kepton.
Wasekbid Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Baubau, La Ode Saliadin, menegaskan pihaknya tidak ingin pertemuan besar tersebut hanya menjadi ajang formalitas.
“Kami khawatir pertemuan ini hanya akan menjadi seremonial tanpa menghasilkan dampak nyata. Banyak janji manis yang disampaikan dalam pertemuan sebelumnya, tetapi minim realisasi di lapangan,” ujarnya.
La Ode Saliadin juga mengungkapkan bahwa beberapa kepala daerah di Kepulauan Buton diduga tengah dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) atas sejumlah kebijakan dan persoalan tata kelola daerah.
Diantaranya Wali Kota Baubau, diduga dilaporkan ke Ombudsman terkait dugaan maladministrasi dalam penetapan kenaikan PBB dan Bupati Buton Tengah bersama PLH Sekda, diduga dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Buton terkait dugaan skandal keuangan daerah.
Kemudian, Bupati Buton Selatan, diduga dilaporkan ke KPK RI atas dugaan keterlibatan dalam pengaturan pemenang tender proyek.
“Dan Bupati Buton, sebelumnya dilaporkan ke Polres Buton terkait dugaan “hilangnya” bupati dan janji 6.000 lapangan pekerjaan,” ucap Saliadin, Minggu (16/11/2025).
Selain itu, Kata dia, Pemerintah Kabupaten Buton Utara, diduga terlibat persoalan mark-up anggaran pembangunan asrama mahasiswa di Kendari yang disebut dibangun di atas tanah bersengketa.
“Serta Bupati Wakatobi, diduga belum merealisasikan janji kampanye bantuan Rp1 miliar tiap desa, serta sorotan terkait dugaan rangkap jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang diberi tugas menjadi rektor salah satu universitas,” katanya.
Menurut Saliadin, sederet permasalahan ini harus menjadi perhatian serius dalam pertemuan besar tersebut.
Ia juga menyoroti isu pemekaran Provinsi Kepulauan Buton yang hingga kini dinilai tidak memiliki kejelasan meskipun panitianya telah dibentuk.
“Jangan sampai pemekaran Kepton hanya menjadi janji politik yang digunakan untuk meraup suara saat pilkada. Jika benar demikian, itu bentuk manipulasi terstruktur untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Saliadin menegaskan bahwa HMI tidak sedang mencari-cari kesalahan pemerintah, namun menjalankan fungsi sebagai mitra kritis agar kebijakan tetap berpihak kepada rakyat.
“Tidak ada pemimpin yang sempurna. Yang kami tekankan adalah kebijakan harus pro rakyat dan tidak memberikan janji politik yang tidak rasional. Masyarakat hari ini sudah cerdas,” katanya.
HMI berharap pertemuan 17 November dapat menghasilkan keputusan konkret bagi kemajuan Kepulauan Buton.
“Kami menunggu hasilnya. Semoga ada kabar baik demi pembangunan Kepton ke depan,” tutupnya.
Laporan: Salmudin H
Berkomentarlah dengan baik dan bijak menggunakan facebook