Pemerhati Minta Bupati Libatkan Inspektorat Telusuri Aset KONI Buton Utara

BUTON UTARA — SIBERSULTRA.com

Pemerhati Buton Utara (Butur) meminta kepada Bupati Butur agar melibatkan Inspektorat Daerah untuk menelusuri keberadaan sejumlah aset milik Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Butur yang diduga tidak dikelola secara transparan dan berpotensi dikuasai oleh oknum tertentu.

Desakan tersebut disampaikan oleh Pemerhati Butur, Bambang, menyusul adanya informasi serta temuan awal terkait aset-aset KONI Buton Utara yang keberadaannya tidak jelas, tidak tercatat secara terbuka, atau diduga berada di luar penguasaan organisasi.

Menurut Bambang, seluruh aset KONI merupakan barang milik organisasi yang dibeli menggunakan anggaran yang sah.

Oleh karena itu, pengelolaannya wajib dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Ia menegaskan, apabila terdapat aset yang dikuasai secara pribadi atau tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.

Maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip tata kelola organisasi yang baik serta berpotensi menimbulkan pelanggaran.

“KONI adalah lembaga publik di bidang olahraga. Setiap aset yang dimiliki harus tercatat dengan jelas dan diketahui keberadaannya. Karena itu, Inspektorat perlu dilibatkan agar penelusuran dilakukan secara objektif, profesional, dan terbuka,” tegas Bambang, Minggu (18/1/2026).

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa audit aset perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses pengadaan, pencatatan administrasi, pemanfaatan, hingga pengecekan kondisi fisik aset di lapangan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah pembiaran maupun penyalahgunaan aset, sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap KONI Buton Utara sebagai induk organisasi olahraga di daerah.

Bambang juga mengingatkan, sikap diam atau tidak responsif dari pengurus KONI justru dapat memperkuat dugaan adanya kelalaian atau pembiaran, yang pada akhirnya berpotensi merugikan dunia olahraga di Buton Utara.

“Kami meminta KONI Buton Utara bersikap terbuka. Jika ditemukan adanya penyimpangan, maka harus ada pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” tutupnya.

Hingga berita dilayangkan awak media ini belum mendapatkan tanggapan resmi dari pihak KONI Butur.

Laporan: Redaksi