R4 Nilai Penjelasan BKPSDM Butur Tak Masuk Akal: “Kami Hanya Butuh Diusulkan”

BUTON UTARA – SIBERSULTRA.com

Pernyataan Kepala BKPSDM Buton Utara (Butur), Alimin, terkait nasib tenaga honorer kategori R4, tidak mampu memuaskan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi R4 Non Data Base BKN se-Kabupaten Buton Utara.

Saat menemui massa aksi di depan Kantor BKPSDM, Senin (22/9/2025), Alimin menegaskan bahwa honorer R4 tidak diabaikan.

Namun, pengusulan PPPK Paruh Waktu akan tetap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

“Insyaallah ketika daerah mampu, tetap akan kami usulkan. Hanya saja, hasil konsultasi dilakukan bertahap. Sesuai kesepakatan RDP Agustus lalu, prioritas pertama adalah R2 dan R3, baru kemudian R4,” ungkap Alimin.

Ia menjelaskan bahwa Pemda Butur bukan pengambil keputusan, melainkan pelaksana kebijakan pemerintah pusat.

“Semoga ke depan dana transfer mengalir, agar kami bisa melaksanakan amanah dari pusat. Keluhan teman-teman hari ini tetap akan kami laporkan ke Bupati Butur,” tambahnya.

Namun, penjelasan tersebut mendapat penolakan keras dari massa aksi. Ridwan Bonto, salah satu orator, menilai alasan anggaran tidak masuk akal.

“Pemda jangan bicara soal anggaran. Intinya, tenaga honorer R4 harus diusulkan dulu sebelum 1 Oktober, karena setelah itu login BKN ditutup. Mereka hanya ingin diusulkan agar mendapatkan NIP, soal gaji itu urusan belakangan,” tegas Ridwan.

Merasa tidak puas, massa kemudian melanjutkan aksi menuju Kantor Sekretariat Daerah Buton Utara untuk menemui langsung Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara, guna meminta kepastian dan solusi.

Laporan: Redaksi.