Aktivis Hukum Soroti Dugaan Pelanggaran Seleksi Pengurus KDMP di Lambale, Ancam Lapor Ombudsman

BUTON UTARA – SIBERSULTRA.com

Salah satu penggiat hukum di Kabupaten Buton Utara, Mawan, menyoroti kinerja Kepala Desa Lambale, Kecamatan Kulisusu Barat, terkait dugaan pelanggaran dalam proses penetapan pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Mawan mengungkapkan, Kepala Desa Lambale diduga meloloskan salah satu peserta berinisial SS sebagai pengurus KDMP.

Padahal yang bersangkutan diketahui masih menjabat sebagai Bendahara Umum pada perusahaan tebu, PT Sumargo Sawitara.

Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan poin persyaratan seleksi yang secara tegas menyatakan bahwa calon pengurus tidak boleh menjabat sebagai perangkat desa.

Pengurus atau pengawas koperasi lain, bukan ASN aktif, serta tidak sedang terikat kontrak kerja dengan perusahaan maupun instansi pemerintah.

“Ini sangat jelas pelanggaran, karena yang bersangkutan masih terikat kerja dan menjabat sebagai bendahara di perusahaan. Seharusnya Kepala Desa tidak mengambil keputusan ceroboh dengan meloloskan yang bersangkutan,” ujar Mawan saat ditemui di salah satu warung kopi di Buton Utara, Rabu (18/2/2025).

Ia menilai, keputusan tersebut merupakan pelanggaran serius yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi Kepala Desa Lambale.

Mawan juga menegaskan, apabila dalam waktu dekat Kepala Desa Lambale tidak mengambil langkah tegas dengan memberhentikan SS dari kepengurusan KDMP, pihaknya akan menempuh jalur hukum.

“Saya akan melaporkan dugaan maladministrasi ini ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, saya juga akan melaporkan ke Polres Buton Utara atas dugaan kolusi dan nepotisme,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Mawan juga meminta perhatian Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara, agar segera mengambil sikap tegas dengan memanggil dan meminta klarifikasi dari Kepala Desa Lambale terkait persoalan tersebut.

Ia menilai, jika persoalan ini tidak segera ditindaklanjuti, maka berpotensi menimbulkan dugaan adanya pembiaran oleh pemerintah daerah.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Lambale maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi.

SIBERSULTRA.com masih berupaya melakukan konfirmasi untuk memperoleh informasi berimbang.

Laporan: Redaksi