RSUD Buton Utara Terus Disorot, Dugaan Kebocoran hingga Hak Vendor Belum Dibayar 

BUTON UTARA – SIBERSULTRA.com

Proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe C Kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi tenggara (Sultra) terus menjadi sorotan.

Proyek bernilai fantastis yang digadang-gadang menjadi pusat layanan kesehatan modern di daerah itu kini justru dibayangi berbagai persoalan serius.

Mulai dari dugaan kualitas konstruksi yang bermasalah hingga isu pembayaran hak vendor yang disebut belum diselesaikan.

Sorotan tajam datang setelah muncul laporan mengenai rembesan air di sejumlah bagian bangunan, meski gedung tersebut belum resmi difungsikan secara penuh.

Kondisi itu memicu kekhawatiran publik terkait mutu pekerjaan proyek yang menelan anggaran besar dari keuangan negara.

Salah satu pemerhati pembangunan daerah, Jean, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Buton Utara agar tidak terburu-buru melakukan proses Final Hand Over (FHO) atau serah terima akhir pekerjaan dari pihak pelaksana proyek.

Menurutnya, proses serah terima tidak boleh dilakukan hanya demi mengejar administrasi, sementara kondisi fisik bangunan masih menyisakan banyak tanda tanya.

“Kami meminta Pemda Butur untuk benar-benar berhati-hati dan tidak gegabah melakukan serah terima akhir. Ada indikasi persoalan serius pada bangunan ini. Air dilaporkan merembes dari bagian atas hingga mencapai lantai dasar. Kalau itu benar, maka patut diduga ada kegagalan konstruksi yang harus ditelusuri secara menyeluruh,” tegas Jean, Minggu (10/5/2026).

Jean menilai, kemunculan rembesan air pada bangunan rumah sakit yang bahkan belum lama selesai dikerjakan merupakan alarm serius.

Sebab, fasilitas kesehatan seharusnya dibangun dengan standar kualitas tinggi mengingat fungsi vitalnya bagi pelayanan masyarakat.

Dia juga mempertanyakan bagaimana proses pengawasan proyek dilakukan sejak awal pengerjaan hingga tahap akhir.

Menurutnya, apabila kebocoran sudah terjadi sebelum bangunan dioperasikan, maka ada kemungkinan sistem pengerjaan, pengawasan teknis, maupun kualitas material perlu dievaluasi secara menyeluruh.

“Jangan sampai rumah sakit yang dibangun dengan uang rakyat justru menjadi beban baru bagi daerah karena harus terus diperbaiki sebelum benar-benar dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa persoalan yang saat ini terlihat hanya bagian kecil dari masalah yang lebih besar.

Apalagi jika benar terjadi gangguan pada sistem atap, drainase, atau konstruksi bangunan utama, maka potensi kerusakan lanjutan di masa mendatang bisa semakin besar dan berdampak pada keselamatan maupun kenyamanan pelayanan kesehatan.

Tak hanya persoalan fisik bangunan, proyek RSUD Tipe C ini juga diterpa isu lain yang tak kalah serius.

Beredar informasi bahwa sejumlah vendor atau pihak ketiga yang terlibat dalam proyek disebut belum menerima pembayaran hak mereka dari pihak pelaksana utama.

Jika informasi tersebut benar, maka persoalan proyek ini tidak lagi sekedar menyangkut kualitas bangunan, tetapi juga menyentuh aspek tata kelola proyek dan tanggung jawab terhadap para pihak yang terlibat dalam pembangunan.

Publik pun mulai mempertanyakan transparansi pelaksanaan proyek tersebut, termasuk bagaimana pengelolaan anggaran, progres pekerjaan, hingga mekanisme pengawasan yang dilakukan selama proyek berjalan.

Sejumlah pihak mendesak agar dinas teknis segera turun melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kualitas konstruksi bangunan, terutama pada bagian atap, sistem drainase, serta titik-titik yang diduga mengalami kebocoran.

Selain itu, pihak pelaksana proyek juga diminta segera menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran kepada vendor maupun pihak ketiga agar persoalan tidak semakin meluas.

Desakan juga diarahkan kepada Penjabat maupun Bupati Buton Utara agar tidak menandatangani dokumen serah terima akhir sebelum seluruh persoalan teknis dan administrasi benar-benar dinyatakan tuntas.

Masyarakat berharap pembangunan RSUD Tipe C yang menghabiskan anggaran besar tersebut benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi pelayanan kesehatan warga Buton Utara.

Nukan justru menyisakan polemik, kerusakan bangunan, hingga potensi persoalan hukum di kemudian hari.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada dinas terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara maupun pihak pelaksana proyek guna memperoleh penjelasan resmi terkait dugaan kebocoran bangunan serta isu keterlambatan pembayaran vendor.

Laporan: Redaksi