LIRA Butur Gelar Aksi, Soroti Dugaan Kekeliruan Verifikasi PPPK Paruh Waktu

BUTON UTARA – SIBERSULTRA.com

Dewan Pimpinan Daerah LSM LIRA Kabupaten Buton Utara (Butur) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Sekretariat Daerah, BKPSDM, Inspektorat, hingga DPRD Butur, Kamis (18/9/2025).

Aksi ini menyoroti dugaan kekeliruan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) BKPSDM Butur dalam proses verifikasi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang diusulkan ke Kemenpan-RB.

Bupati LIRA Butur, Rizal, dalam orasinya menegaskan hasil investigasi pihaknya menemukan indikasi adanya kejanggalan dalam pengangkatan PPPK Paruh Waktu.

“Olehnya itu, kinerja PPK BKPSDM Butur perlu dipertanyakan,” tegas Rizal.

Ia menuntut Bupati Butur, Afirudin Mathara, untuk segera mengevaluasi kinerja PPK BKPSDM dalam proses rekrutmen PPPK Paruh Waktu.

Selain itu, LIRA meminta Inspektorat melakukan audit terhadap BKPSDM, serta mendesak DPRD Butur menggelar hearing dengan Sekda dan pihak BKPSDM.

“Kami juga mendesak DPRD Butur memanggil ketua tim verifikasi calon penerimaan PPPK Paruh Waktu,” lanjutnya.

Dalam aksinya di depan Kantor DPRD Butur, massa LIRA langsung ditemui oleh pimpinan dewan.

DPRD menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan menggelar hearing pada Jumat (19/9/2025) bersama Dinas Keuangan, BKPSDM, Inspektorat, serta PPK BKPSDM Butur.

Selain itu, DPRD Butur juga menyampaikan bahwa mereka akan berupaya menyelesaikan persoalan pegawai dengan status R4 yang hingga kini belum mendapatkan kepastian.

“Pihak DPRD mengakui bahwa dalam proses verifikasi berkas memang terdapat banyak kejanggalan. Diduga, data base yang digunakan dalam pengumuman berasal dari tahun 2021–2022, sehingga menimbulkan ketidakcocokan dengan kondisi terkini,” terang Rizal.

LIRA turut menekankan agar Bupati segera menindaklanjuti rekomendasi BKN terkait 11 orang pegawai yang disebut bermasalah.

Sebelumnya, akun Facebook “Daun Kelor” juga menyoroti dugaan kejanggalan pada rekrutmen PPPK Paruh Waktu. Dalam unggahannya di grup Butur Perubahan, akun tersebut menyebut ada sejumlah nama yang lulus meski tidak memenuhi kualifikasi.

Di antaranya, ada peserta yang tidak mengikuti ujian tes kompetensi, oknum yang tidak pernah magang atau tidak terdaftar dalam database, hingga pegawai dari luar daerah yang dinyatakan lulus meski sudah tidak aktif.

“Hal ini mencederai pegawai yang telah mengabdi 5 tahun ke atas dan mengikuti proses dari awal sampai akhir. Apakah sudah ada permainan oligarki di balik perekrutan ini?” tulis akun tersebut, Rabu (17/9/2025).

Ia pun meminta Bupati Butur untuk turun langsung menelusuri kinerja BKPSDM beserta jajarannya.

“Kepala daerah jangan hanya duduk di kursi singgasana. Lihatlah hasil kerja Kepala BKPSDM dan kawan-kawannya dalam perekrutan PPPK Paruh Waktu,” tutup unggahannya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak media belum berhasil mendapatkan konfirmasi dari Kepala BKPSDM Butur, Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp hanya berstatus centang dua tanpa ada balasan.

Laporan: Asman Ode