Isu Dugaan Narkoba di Lingkup OPD Menguat, Bupati Buton Utara Didesak Lakukan Tes Urin Massal

BUTON UTARA – SIBERSULTRA.com

Desakan agar Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) mengambil langkah tegas dalam menjaga integritas aparatur kembali mencuat.

Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara, diminta segera menginstruksikan pelaksanaan tes urin terhadap seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintah daerah.

Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk komitmen nyata dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, khususnya jenis sabu-sabu yang belakangan menjadi perhatian serius di berbagai daerah.

Permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Isu yang beredar di tengah masyarakat menyebut adanya dugaan salah satu kepala OPD yang kerap terlibat dalam aktivitas konsumsi narkotika.

Meski belum terkonfirmasi secara resmi, kabar ini telah menimbulkan keresahan publik serta mencoreng citra birokrasi di daerah.

Sejumlah pihak menilai, jika tidak segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret, isu tersebut berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Oleh karena itu, tes urin dianggap sebagai langkah awal yang objektif dan transparan untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.

“Ini bukan sekedar isu biasa. Jika benar ada pejabat publik yang terlibat penyalahgunaan narkoba, maka itu sangat berbahaya, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi kualitas pelayanan publik secara keseluruhan,” ujar salah satu sumber kepada media ini, Sabtu (25/4/2026).

Lebih lanjut, tes urin secara menyeluruh terhadap kepala OPD dinilai dapat menjadi bentuk pencegahan sekaligus peringatan keras bagi seluruh aparatur sipil negara agar menjauhi narkotika.

Selain itu, langkah ini juga dapat memperkuat citra kepemimpinan Bupati sebagai sosok yang tegas dan tidak kompromi terhadap pelanggaran hukum.

Pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Buton Utara, diharapkan tidak menutup mata terhadap isu yang berkembang.

Transparansi dan keberanian dalam mengambil keputusan menjadi kunci untuk menjaga marwah pemerintahan serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Apabila dugaan tersebut terbukti, maka penindakan tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku harus segera dilakukan tanpa pandang bulu.

Sebaliknya, jika tidak terbukti, hasil tes urin juga dapat menjadi klarifikasi resmi untuk meredam spekulasi yang berkembang di tengah publik.

Dengan demikian, pelaksanaan tes urin bagi seluruh kepala OPD bukan hanya sekedar langkah teknis, melainkan simbol komitmen moral pemerintah daerah dalam memerangi narkoba dan menjaga kepercayaan masyarakat Buton Utara.

Laporan: Redaksi.