Aliansi R4 Butur Gelar Aksi, Tuntut 1.860 Honorer Diusulkan Jadi PPPK Paruh Waktu

BUTON UTARA – SIBERSULTRA.com

Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi R4 Tenaga Honorer Non Data Base BKN se-Kabupaten Buton Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor BKPSDM Buton Utara, Senin (22/9/2025).

Mereka menuntut agar Bupati Buton Utara memberikan pertimbangan dan mengusulkan kembali sekitar 1.860 Calon PPPK Paruh Waktu sebelum batas waktu 1 Oktober 2025.

Dalam orasinya, Ridwan Bonto menegaskan bahwa Surat Edaran Mendagri tahun 2025 tidak memberi alasan untuk tidak mengusulkan R4 dalam formasi paruh waktu.

Ia mempertanyakan kinerja BKPSDM Butur yang berwenang mengusulkan nama-nama tersebut ke BKN.

“Gerakan hari ini adalah gerakan murni. Barang siapa yang mencoba menghalangi, halal darahnya tumpah di negeri ini,” tegas Ridwan.

Korlap aksi, Izwar, juga mendesak Kepala BKPSDM Butur untuk hadir menemui massa dan memberi solusi. Menurutnya, PPPK Paruh Waktu adalah jalur menuju status penuh waktu.

Menanggapi aksi itu, Kepala BKPSDM Butur, Alimin, menyampaikan bahwa aspirasi R4 tidak diabaikan. Namun, usulan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan hasil RDP Agustus 2025, prioritas diberikan pada R2 dan R3, sedangkan R4 akan diusulkan secara bertahap.

“Insyaallah ketika keuangan daerah memungkinkan, tetap akan diakomodir. Namun, ini adalah pelaksanaan keputusan pemerintah pusat, bukan sepenuhnya kewenangan daerah,” jelas Alimin.

Massa aksi yang tidak puas kemudian bergerak ke Kantor Sekretariat Daerah Butur dan bertemu langsung dengan Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara.

Bupati menegaskan bahwa persoalan R4 adalah masalah nasional yang juga dialami daerah lain.

“Keterbatasan anggaran memang menjadi kendala, tapi kami tidak tinggal diam. Aspirasi ini akan kami kawal hingga ke pemerintah pusat melalui APKASI,” tegas Afirudin.

Ia meminta para tenaga honorer untuk tetap bersabar dan tidak berprasangka buruk.

“Saya tidak membeda-bedakan R4, R3, maupun R2. Semua adalah saudara saya. Mari kita berdoa agar perjuangan di pusat membuahkan hasil,” tambahnya.

Usai mendengarkan pernyataan Bupati, massa kembali melanjutkan aksi ke Kantor DPRD Butur. Mereka ditemui pimpinan dan anggota DPRD yang mengajak berdialog di aula rapat.

Ketua DPRD Butur menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi massa dan berjanji mencarikan solusi bersama pemerintah daerah.

Aliansi R4 Tenaga Honorer Non Data Base BKN se-Buton Utara menyampaikan beberapa tuntutan:

1. Mendesak Kepala BKPSDM Buton Utara mengusulkan seluruh peserta R4 yang telah mengikuti tes PPPK tahun 2024, namun tidak mendapat formasi jabatan, agar diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu sesuai SE Menpan-RB Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025 tanggal 8 Agustus 2025.

2. Jika tidak mampu mengakomodir, Kepala BKPSDM diminta mengundurkan diri secara hormat.

3. Mendesak Pemkab Butur memberikan keadilan kepada seluruh peserta R4 yang tidak mendapat formasi.

4. Meminta DPRD Butur mendesak Bupati agar segera mengusulkan seluruh pegawai Non-ASN ke BKN.

5. Mendesak Komisi I DPRD Butur menindaklanjuti persoalan ini dan memastikan seluruh R4 tetap diakomodir sebagai PPPK Paruh Waktu.

6. Menolak segala bentuk ketidakadilan terhadap R4 yang tidak mendapat formasi, sesuai Sila ke-5 Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

“Apabila tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, kami siap melakukan aksi lanjutan yang lebih besar dan terkoordinasi,” tegas Izwar.

Laporan: Redaksi.