Audiensi ke BKN Soal Pelantikan Kepsek, Pimpinan DPRD Butur Bungkam ke Media

BUTON UTARA – SIBERSULTRA.com

Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Buton Utara (Butur) dikabarkan telah melakukan audiensi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Sulawesi Selatan pada 20 Mei 2026.

Audiensi tersebut diketahui dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Butur, Hasrianti Ali, dan turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Butur, Sujono.

Pertemuan itu disebut membahas polemik pelantikan kepala sekolah di Kabupaten Buton Utara yang belakangan menjadi perhatian publik.

Salah satu Anggota Komisi I DPRD Butur, Sairman Sahadia, membenarkan adanya audiensi tersebut.

“Kami sudah melakukan audiensi dengan BKN Regional kemarin, tanggal 20 Mei. Kebetulan juga hadir bersama Ketua DPRD Butur Hasrianti Ali dan Wakil Ketua I DPRD Butur, Sujono,” ujar Sairman.

Namun, saat dimintai penjelasan mengenai hasil audiensi, Sairman memilih irit bicara. Ia mengaku menghormati pimpinan DPRD dan menyarankan agar awak media terlebih dahulu meminta keterangan resmi kepada Ketua maupun Wakil Ketua DPRD Butur.

“Sebenarnya saya bisa saja memberikan informasinya, hanya mungkin berkenan menginformasikan dulu ke ketua atau wakil ketua, karena bagaimanapun saya menghargai pimpinan. Kalau mereka tidak bersedia, maka barulah saya yang akan memberikan komentar,” ucapnya melalui pesan WhatsApp.

Sayangnya, hingga berita ini diterbitkan, sikap tertutup justru ditunjukkan oleh pucuk pimpinan DPRD Butur.

Upaya konfirmasi yang dilakukan media ini kepada Ketua DPRD Butur melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp belum mendapatkan respons.

Hal serupa juga terjadi saat media ini menghubungi Wakil Ketua I DPRD Butur, Sujono.

Saat dikonfirmasi terkait hasil audiensi tersebut, ia hanya menyampaikan bahwa dirinya masih sibuk tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

Minimnya respons dari pimpinan DPRD Butur itu pun memunculkan tanda tanya publik.

Sikap yang terkesan enggan memberikan keterangan kepada wartawan dinilai mencederai prinsip keterbukaan informasi, terlebih persoalan yang dibahas menyangkut kebijakan publik dan dunia pendidikan di Buton Utara.

Sebagai lembaga representasi rakyat, DPRD seharusnya mampu membangun komunikasi yang terbuka dengan media sebagai jembatan informasi kepada masyarakat, bukan justru terkesan menghindar setiap kali dimintai penjelasan terkait isu penting yang menjadi perhatian publik.

Laporan: Redaksi.