Ketum Poros 98 Sebut MBG Jadi Ladang Korupsi, Desak BGN Dibubarkan dan Audit Total
JAKARTA – Sibersultra.com
Ketua Umum Poros 98, Bilung Silaen, melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo hingga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, Indonesia sedang menghadapi persoalan serius akibat korupsi yang terus berulang dan tata kelola pemerintahan yang dinilai belum beres.
Pernyataan itu disampaikan Bilung melalui pres rilisnya yang diterima media ini, pada Jumat (24/7/2026).
“Kepercayaan publik sedang diuji. Ada praktik korupsi berjemaah, penegakan hukum yang tumpul ke atas, sampai program-program strategis yang dinilai gagal. Ini warisan yang harus segera dibereskan,” kata Bilung.
Bilung bahkan menyebut pemerintahan di era Jokowi maupun Prabowo-Gibran memiliki pola yang sama dalam pengelolaan anggaran negara.
“Intinya sama, rezim terkorup. Ganti presiden, ganti wajah, tapi polanya tetap sama. Yang terjadi hanya pelanggengan. Ganti nama, ganti wajah, tapi tetap gagal menjaga uang rakyat,” tegasnya.
Aktivis 98 yang dikenal sebagai tokoh Front Jakarta itu menilai praktik korupsi masih menjadi persoalan utama yang belum mampu dihentikan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya.
Dalam keterangannya, Bilung juga menyoroti tiga program strategis pemerintah yang menurutnya berpotensi menjadi celah penyimpangan anggaran.
Salah satu yang disorot adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut menghabiskan anggaran sangat besar dan berisiko menjadi proyek yang membuka ruang praktik korupsi.
“MBG memakan anggaran sangat besar dan ujungnya bisa menjadi proyek bersama serta ladang korupsi. Program ini dimulai pada era Jokowi dan kini dilanjutkan pada pemerintahan Prabowo,” ujarnya.
Selain itu, Bilung menilai program Koperasi Merah Putih belum memiliki arah yang jelas bagi kepentingan masyarakat.
“Kalau memang tidak jelas manfaat dan tujuannya untuk rakyat, sebaiknya dibubarkan saja,” katanya.
Tak hanya itu, Bilung juga mengkritik keberadaan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, lembaga tersebut tidak perlu dipertahankan karena dinilai tidak memberikan manfaat yang nyata.
Ia mendesak Presiden bersama DPR untuk mengevaluasi bahkan membubarkan BGN. Di sisi lain, Bilung meminta aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG.
Ia mendesak Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat, mulai dari elite politik, tokoh partai, relawan, unsur TNI-Polri hingga Ketua BGN, Nanik Sudaryati Deyang.
“Semua yang berkaitan dengan program MBG harus diperiksa. Pemerintah juga harus melakukan evaluasi total terhadap seluruh program agar benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat,” tutup Bilung.
Laporan: Redaksi.
