Alergi Wartawan, Direktur RSUD Butur Bungkam Soal Proyek Rp136 Miliar

BUTON UTARA – Sibersultra.com

Proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buton Utara senilai kurang lebih Rp136 miliar tahun anggaran 2025 tengah menjadi sorotan publik.

Pasalnya, Pembangunan ini didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) program hasil terbaik cepat yang berada dalam kendali Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Total anggaran pembangunan mencapai kurang lebih Rp 136 miliar dari APBD/DAK tahun anggaran 2025, dengan masa pengerjaan selama 180 hari kalender.

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, Direktur RSUD Butur terkesan menghindar dari upaya konfirmasi wartawan terkait proyek strategis tersebut.

Upaya wawancara telah dilakukan berulang kali melalui sambungan telepon dan pesan singkat, namun tidak satu pun direspons oleh pihak direktur.

Sikap ini memicu tanda tanya besar di kalangan publik, terutama terkait keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran besar yang bersumber dari dana negara.

Proyek RSUD ini digadang-gadang sebagai langkah besar Pemerintah Kabupaten Buton Utara dalam meningkatkan layanan kesehatan.

Namun, minimnya transparansi dari pihak RSUD justru menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyimpangan atau kurangnya akuntabilitas.

“Kami hanya ingin mendapat penjelasan teknis maupun progres pembangunan dari pihak yang paling berwenang. Tapi sangat disayangkan, Direktur seolah ‘alergi’ terhadap wartawan,” ujar salah satu jurnalis lokal yang turut menghubungi sang direktur, Minggu (8/6/2025).

“Kami menghubunginya sejak sebelum lebaran sampai saat ini belum pernah di angkat atau dibalas chat dari kami baik melalui SMS maupun Whatshapp. Whatsapp saya diduga di blokir,” tambahnya

Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pejabat publik wajib memberikan akses informasi kepada masyarakat, terutama jika menyangkut penggunaan dana publik dalam skala besar.

Sikap diam dan tertutup dari pejabat publik seperti ini bukan hanya melemahkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mencederai semangat demokrasi dan transparansi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam pengelolaan keuangan negara.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi yang disampaikan oleh Direktur RSUD Butur.

Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi jika yang bersangkutan bersedia memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.

Laporan: Redaksi.