SPAM Waode Angkalo Tak Berfungsi Sejak Dibangun, APH Diminta Usut Dugaan Korupsi Proyek Rp1 Miliar

BUTON UTARA – SIBERSULTRA.com

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Waode Angkalo, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara (Butur), dilaporkan hingga saat ini belum memberikan manfaat bagi masyarakat.

Infrastruktur yang seharusnya menjadi solusi kebutuhan air bersih tersebut justru tidak berfungsi, dengan kondisi air yang tidak mengalir sejak selesai dikerjakan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek SPAM Waode Angkalo ini dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022, dengan nilai anggaran kurang lebih Rp1 miliar.

Proyek tersebut dikerjakan oleh pihak kontraktor Cv. Quita Jelajah Nusantara sebagai pemenang tender. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan.

Warga setempat mengaku belum merasakan manfaat dari proyek tersebut. Instalasi yang telah dibangun terkesan mangkrak dan tidak difungsikan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan pertanyaan besar terkait kualitas pekerjaan dan pengawasan proyek.

Situasi ini memicu desakan dari berbagai pihak agar pemerintah daerah segera turun tangan melakukan peninjauan langsung.

Bupati Buton Utara bersama dinas terkait diminta tidak tinggal diam dan segera mengusut apa yang menjadi penyebab utama tidak berfungsinya SPAM tersebut.

“Ini proyek bernilai besar, tapi hasilnya tidak dirasakan masyarakat. Pemerintah harus segera turun cek langsung di lapangan, jangan hanya menerima laporan di atas meja,” ujar salah satu warga kepada media ini, Minggu (26/4/2026).

Lebih lanjut, pihak terkait diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek.

Hal ini penting untuk memastikan apakah terdapat kesalahan teknis, kelalaian, atau bahkan indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

Kuat dugaan, tidak berfungsinya SPAM ini bukan semata persoalan teknis biasa. Indikasi adanya praktik korupsi pun mulai mencuat, mengingat besarnya anggaran yang digelontorkan tidak sebanding dengan hasil yang diterima masyarakat.

Atas dasar itu, Aparat Penegak Hukum (APH) didesak untuk segera turun tangan dan melakukan penyelidikan secara menyeluruh.

Proyek yang menggunakan uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan.

“APH harus serius mengusut ini. Jika ada indikasi korupsi, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Jangan sampai ini menjadi contoh buruk bagi pengelolaan anggaran di daerah,” tegas sumber lainnya.

Selain itu, masyarakat juga berharap adanya keterbukaan informasi dari pemerintah daerah terkait kondisi proyek tersebut.

Transparansi dinilai menjadi kunci penting untuk mengembalikan kepercayaan publik yang mulai luntur akibat proyek-proyek yang tidak tepat guna.

Dengan kondisi yang terjadi saat ini, SPAM Waode Angkalo bukan hanya menjadi simbol kegagalan pembangunan, tetapi juga menjadi peringatan keras bagi seluruh pihak agar lebih serius dalam mengelola anggaran publik.

Pemerintah daerah, kontraktor pelaksana, hingga pengawas proyek harus bertanggung jawab atas kondisi ini.

Sementara itu, APH diharapkan segera bertindak cepat untuk mengusut tuntas persoalan tersebut demi keadilan dan kepentingan masyarakat luas.

Laporan: Redaksi.